//pc
//hp
Wujudkan Smart City di Sektor Pendidikan, Siak Resmikan Portal 'Siak Bedelau'
Disdikbud Kab. Siak - 25 September 2020, Pukul 19:30 WIB

SIAK, RIAULINK.COM - Program Bupati Siak, Alfedri yaitu smart city secara bertahap terus diwujudkan di Kabupaten Siak.

Baru ini pemerintah daerah meluncurkan portal 'Siak Bedelau' yang merupakan penerjemahan konsep blended learning system.

Bupati Siak yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman secara langsung meresmikan portal yang sudah bisa dimanfaatkan bagi pelaku pendidikan di Kabupaten Siak saat ini.

"Sebagaimana kita maklumi bersama, tidak mungkin saat ini kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tentulah hal ini tidak mengurangi semangat para insan pendidik yang kita cintai ini. Atas dasar personal ini muncul ide dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk membuat portal pendidikan yang sejalan dengan konsep smart city," ujar Arfan saat meresmikan portal Siak Bedelau di Kantor Bupati Siak, Kamis (24/9/2020). 

Kegiatan launching Siak Bedelau ini juga mendapatkan perhatian dari Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mulyatsyah.

Dalam sambutannya dia menjelaskan pentingnya gotong royong dalam mencari solusi pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.

"Rasanya penting bagi kita untuk bergotong-royong mencari solusi dalam rangka memenuhi hak-hak belajar anak. Portal pembelajaran ini adalah solusi dalam menghadapi situasi ini. Kabupaten Siak dalam hal ini jauh lebih maju ke depan," tuturnya melalui zoom.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak, Lukman menyampaikan dalam metode pembelajaran jarak jauh, portal Siak Bedelau ini bisa menjadi sumber belajar baik untuk siswa maupun tenaga pendidik. Ide membuat portal tersebut lahir sebab perkembangan teknologi yang mengharuskan dunia pendidikan terus berinovasi.

"Kehadiran Siak Bedelau diharapkan menjadi sumber belajar bagi siswa maupun guru," kata Lukman. 

Koordinator Tanoto Foundation Provinsi Riau, Dendi Satria Buana menyatakan bahwa Kabupaten Siak merupakan daerah yang terdepan dalam inovasi pendidikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Provinsi Riau.

"Suatu kebanggaan bagi kami bisa bekerja sama dengan Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Selama diberlakukan PJJ Kabupaten Siak masih terdepan dalam urusan inovasi di sektor pendidikan," katanya. 

Dendi juga mengatakan kerja sama dengan Kabupaten Siak tidak hanya di level memberikan contoh praktik baik semata, tapi juga sudah pada keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan oleh mitra.

"Pendekatan yang kami lakukan berlanjut ke technical assistance untuk menyebar luaskan praktik baik yang merupakan program Tanoto Foundation," tutupnya. (Wahyu/***)

Baca juga :

RIAUONE.COM,SIAK- Berdasarkan data E-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Angka balita stunting di Kabupaten Siak tahun 2019 sebanyak 13,72 persen dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak. Sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 1,02 persen, yaitu sebanyak 12,70 persen balita stunting dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak.

Upaya penurunan angka stunting di tahun 2021 Pemkab Siak telah menetapkan sebanyak 15 Kampung dan Kelurahan  di tujuh kecamatan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi. Yakni tersebar dikecamatan Kandis, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Tualang, Siak, Sabak Auh dan Pusako.

Sementara untuk di tahun 2022 ditetapkan sebanyak 28 Kampung dan Kelurahan  yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Kandis, Siak, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Sungai Apit, Tualang, Mempura dan Pusako.

Sebagai mitra Pemerintah, Tim Penggerak PKK terlibat dalam penanganan kasus stunting. Bekerjasama dengan lintas sektor dan bersama-sama masyarakat dalam mencegah terjadinya stunting.

Hal itu disampaikan Rasidah Abdulgani di acara Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak Dalam Menurunkan Angka Stunting, Bekerjasama dengan BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu dan Pemerintah Kabupaten Siak di kampung lokasi fokus stunting, Selasa (6/7/2021), di Kampung Benayah.

Tidak itu saja lanjut dia, melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Siak yang dipimpinnya,  juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan stunting.  

"Penanganan stunting di Kabupaten Siak bukan hanya ditangani Dinas Kesehatan saja namun melibatkan seluruh level pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sampai tingkat Kampung," jelas Rasidah.

Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, dirinya mengajak semua kader PKK untuk ikut terlibat secara aktif dan sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Ini diharapkan bisa menekan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Siak.

"Setiap kesempatan, kami selalu mengajak seluruh kader PKK untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, karena ini menyangkut mutu dan kualitas anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," imbuhnya.

Keterlibatan TP PKK Kabupaten Siak  dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 287 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting.

Kegiatan Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak tersebut mengangkat tema Ayo Tingkatkan Peran Serta PKK Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Keluarga Sejahtera.

Pada acara itu diserahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sebanyak 60 paket untuk Balita dan Batita dan 14 paket untuk ibu-ibu hamil di posyandu Melati, kampung Benayah kecamatan Pusako.

Turut hadir perwakilan managemen BOB PT BSP Pertamina Hulu Rio Sandi, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Siak Ananda Laila Putri dan sejumlah pengurus PKK, Camat Pusako Harland WM, Penghulu Benayah, Ketua PKK Kampung Benayah dan Kader Posyandu.

Laporan: Masroni

SIAK, (ANTARA) - Bupati SiakAlfedri mengapresiasi diluncurkannya Chanel "Disdikbud Siak Bedelau" di Youtube sebagai metode pembelajaran jarak jauh bekerjasama dengan Tanoto Foundation di masa Pandemi COVID-19 saat ini.

"Kami atas nama Pemkab Siak mengapresiasi terobosan atau inovasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak ini yang bekerjasama dengan Tanoto Foundation," kata Alfedri, Rabu.

Ia sampaikan pembelajaran daring dinilai sejalan dengan salah satu visi Kabupaten Siak. Yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten Siak yang cerdas dan sejalan dengan program Siak menuju 100 kabupaten/kota smart city di Indonesia.

Oleh karena itu, program ini diharapkannya akan menjadi program berkelanjutan baik dalam kondisi sekarang ini, dan masa yang akan datang. Melalui metoda belajar secara virtual ini pihaknya mendorong agar chanel youtube tersebut bisa berkembang.

"Dengan diluncurkannya program itu, sekaligus diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan saat ini, mengingat wilayah Kabupaten Siak yang cukup luas," sambungnya.

Kata Alfedri, sejak merebaknya wabah corona di Indonesia, Pemkab Siak pada pertengahan Maret 2020 lalu, telah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan sekolah. Namun kebijakan tersebut harus dipahami dan diketahui oleh masyarakat, mengingat kebijakan libur sekolah yang dibuatnya itu tentunya sistem proses belajar mengajar tetap berjalan (belajar di rumah).

Kepala Disdikbud Siak, Lukman, menambahkan, tujuan chanel Disdikbud Siak Bedelau ini dibuat untuk menyikapi proses belajar mengajar di masa wabah COVID-19. Ini dilakukan dengancara menunjuk guru yang kompeten sesuai kelas untuk SD/MI dan sesuai mata pelajaran untuk SMP/MTs.

"Ini adalah kerisauan dari rekan-rekan guru, orang tua murid maupun murid itu sendiri yang telah lama tidak bertatap muka dalam proses belajar dan mengajar," sebutnya.

Guru yang ditunjuk lanjutnya akan mengajar secara live dan akan disaksikan atau diikuti oleh guru-guru dan peserta didik yang lain se-Siak. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagi guru-guru yang masih lemah dengan teknologi dan juga masih lemah mendesain pembelajaran berbasis teknologi.

Lanjutnya, saat ini telah dilakukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/MTs setiap mata pelajaran (mapel) secara daring. untuk membantu guru memahami pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi dan memotivasi guru untuk mengubah pola terhadap pola belajar dan mengajar di saat wabah Covid-19 ini.

"InsyaAllah akan dilakukan tindak lanjut MGMPvirtual berbasis rayon atau kecamatan dan akan menyusul KKG Virtual untuk guru-guru di SD/MI. Jika wabah COVID-19 ini masih berlangsung maka pembelajaran daring melalui channel youtube Disdikbud Siak Bedelau akan dimulai di awal Tahun Pelajaran 2020/2021 (bulan Juli 2020). (adv)

Pewarta : 
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini, Kamis (25/02/2021) mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021.

Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan DAK Fisik Tahun 2021 tersebut secara daring.

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

“Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden Pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ujarnya.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900 ribu  s.d. Rp1,96 juta. SMP rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1,1 juta s.d. Rp2,48 juta. Kemudian untuk SMA rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1, juta s.d. Rp3,47 juta.

Sementara itu, SMK rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1,6 juta s.d. Rp3,72 juta. Sementara itu, SLB rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3,5 juta s.d. Rp7,94 juta.

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Nadiem.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1.

“Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan, dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa.

Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah.

“Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud.

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

“Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” tandasnya. (HUMAS KEMENDIKBUD/UN)