//pc
//hp
Tingkatkan SDM Daerah, Pemkab Siak Jalin Kerjasama dengan Unilak
Disdikbud Kab. Siak - 13 April 2021, Pukul 08:33 WIB

SIAK (Infosiak.com) – Pemkab Siak melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Lancang Kuning (Unilak) di Gedung Batin Djaonang Kantor Camat Minas, Jumat (09/04/2021).

Bupati Alfedri dan Rektor Unilak Dr. Junaidi SS, M.Hum sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamaan menandatangani kesepakatan bersama tentang, Pendidikan dan Pengajaran dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Bupati Siak Alfedri mengatakan, penandatanganan MoU antara Pemda Siak dengan Universitas Lancang Kuning merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam rangka pengembangan program pembangunan dan pelayanan yang berdayaguna bagi masyarakat. Hal itu juga untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan aparatur pemerintahan di Kabupaten Siak. “Hari ini kami melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Lancang Kuning. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, khususnya tenaga pendidik atau guru di Kabupaten Siak,” kata Alfedri.

Ia menjelaskan Jumlah guru Paud di Kabupaten Siak yang berjumlah 946 orang, terdiri dari sarjana 558 (59%), dan non sarjana 388 (41%). Untuk guru SD sebanyak 3.587 orang, 90% sudah sarjana tinggal 10% lagi yang belum. Dan guru SMP sebanyak 1.733 orang, diantaranya 94% telah sarjana.

Selain peningkatan SDM guru-guru Paud, Bupati Alfedri mendorong aparatur kampung termasuk Penghulu untuk meningkatkan kapasitas akademisnya.

Karena lanjutnya, Kemendagri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah melakukan MoU. “Bagi guru-guru Paud yang ingin kuliah, tidak perlu datang ke kampus. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring,” jelas Alfedri.

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pihak Pertama dan dalam rangka mendukung keberhasilan Pihak Kedua dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Laporan: Atok
Sumber: Rilis Humas



Baca juga :

Pekanbaru – Tim Service Provider Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (UNRI) menerima kunjungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, akhir pekan lalu. Pada pertemuan itu, Dekan FKIP UNRI Prof Dr Mahdum MPd menerima secara langsung kunjungan tersebut.

“Kami menyambut baik rencana Tim Service Provider dan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke dalam bentuk kerja sama program.  Apalagi saat ini FKIP UNRI juga sedang menggarap “Kampung Literasi” yang lokasinya berada di Kabupaten Siak, tepatnya di Maredan Barat Kecamatan Tualang,” Hal ini diterangkan Mahdum kepada redaksi unrinews, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut, Guru Besar UNRI pada FKIP ini, menyampaikan Program “Kampung Literasi” merupakan satu di antara berbagai bentuk pengabdian FKIP UNRI dan implementasi “Budaya Baca” di masyarakat. “Selain itu, ada beberapa program lain seperti “Literasi Digital dan “pembelajaran aktif MIKiR” yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut, sehingga Tim Service Provider dapat berkolaborasi juga nantinya di berbagai program yang kami rencanakan tersebut. Karena FKIP berprinsip, sekecil apapun usaha kita untuk memajukan pendidikan, tentu akan berdampak dan akan dinikmati generasi penerus kita.”

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Fakhrurrozi pada saat pertemuan lalu, mengatakan sangat mengapresiasi program yang ditawarkan Tim Service Provider UNRI. Terutama berkaitan dengan penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta optimalisasi persiapan Tim Kompetisi Sains Nasional (KSN).

“Jelas sekali program yang ditawarkan Tim Service Provider FKIP UNRI sangat menjawab kebutuhan kami di lapangan. Saya kira melalui kerja sama akan memberikan warna yang berbeda dari program-program yang sudah kami lakukan selama ini. Apalagi Tim Service Provider FKIP didukung penuh PGRI Provinsi dan Tanoto Foundation, ini menambah keyakinan kami,” tuturnya.

Dia juga menyatakan akan segera melaporkan hasil pertemuan dengan UNRI ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. “Saya akan laporkan segera kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dicari momen yang tepat agar Tim Service Provider bisa langsung presentasi program di hadapan tim kami di Siak. Mudah-mudahan ada peluang baik,” ungkapnya.

Dr Elfis Suanto MSi, ketua Tim Service Provider yang ikut pada pertemuan itu, menyampaikan Tim Service Provider memiliki beberapa bidang program, di antaranya bidang pembelajaran, blended learning, PTK, literasi, KSN tingkat sekolah menengah dan sekolah dasar.

“Apa yang disampaikan Pak Kabid tadi, bisa kami wadahi melalui bidang-bidang program, misalnya untuk penguatan KKG & MGMP nanti akan ditangani bidang pembelajaran. Kami juga memiliki program KKG PINTAR (Planning, Implementation, Nexus Technology, Assessment, dan Reflection–red) yang sangat komprehensif, sehingga KKG atau MGMP menjadi lebih useful. Ini merupakan refreshment dan adding capacity buat insan pendidik kita,” terangnya. (mukmin. rls. foto: istimewa)tion) yang sangat komprehensif, sehingga KKG atau MGMP menjadi lebih useful. Ini merupakan refreshment dan adding capacity buat insan pendidik kita,” pungkasnya dalam pertemuan tersebut.

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)

SIAK, (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak meluncurkan Portal belajar bernama "Siak Bedelau"yang merupakan penerjemahan konsep "blended learning system" sehingga bisa menjadi sumber belajar bagi siswa dan tenaga pendidikan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman yang mewakili Bupati Afedri, Kamis secara langsung meresmikan portal yang sudah bisa dimanfaatkan para pelaku pendidikan di Kabupaten Siak. Ini jugasebagai bagian dari Program Bupati Alfedri "smart city" secara bertahap terus diwujudkan di Kabupaten Siak.

"Sebagaimana kita maklumi bersama, tidak mungkin saat ini kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tentulah hal ini tidak mengurangi semangat para insan pendidik di kabupaten yang kita cintai ini. Atas dasar personal ini muncul ide dari kepala dinas pendidikan untuk membuat portal pendidikan yang sejalan dengan konsep 'smart city'," ujarnya.

Kegiatan peluncuran Siak Bedelau ini juga mendapatkan perhatian dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mulyatsyah. Dalam sambutannya dia menjelaskan pentingnya gotong royong dalam mencari solusi pembelajaran.

"Dalam situasi memprihatinkan saat ini, penting bagi kita untuk bergotong royong mencari solusi dalam rangka memenuhi hak-hak belajar anak. Portal pembelajaran ini adalah solusi dalam menghadapi situasi ini. Kabupaten Siak dalam hal ini jauh maju ke depan,” tuturnya melalui zoom.

Kepala DisdikbudSiak, Lukman, menyampaikan pentingnya portal yang bisa menjadi sumber belajar baik untuk siswa maupun para pelaku pendidikan.Portal Siak Bedelau lahir karena tuntutan perkembangan teknologi yang mengharuskan kita untuk terus berinovasi.

"Termasuk dalam persoalan pendidikan. Kehadiran Siak Bedelau diharapkan menjadi sumber belajar bagi siswa maupun guru," ungkapnya.

Koordinator Tanoto Foundation Provinsi Riau, Dendi Satria Buana menyatakan bahwa Kabupaten Siak merupakan yang terdepan dalam inovasi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Provinsi Riau. Pihaknya merasakan suatu kebanggaan bisa bekerja sama dengan Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Selama diberlakukan PJJ menurutnya Kabupaten Siak masih terdepan dalam urusan inovasi di sektor pendidikan. Kerja sama dengan Kabupaten Siak tidak hanya di level memberikan contoh praktik baik semata, tapi juga sudah pada keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan oleh mitra.

"Pendekatan yang kami lakukan berlanjut ke bantuan teknis untuk menyebarluaskan praktik baik," tuturnya
Pewarta : Bayu Agustari Adha
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2020