//pc
//hp
Tingkatkan Mutu Operasional Sekolah, Kemendikbud Terbitkan Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik 2021
Disdikbud Kab. Siak - 04 Maret 2021, Pukul 08:14 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini, Kamis (25/02/2021) mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021.

Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan DAK Fisik Tahun 2021 tersebut secara daring.

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

“Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden Pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ujarnya.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900 ribu  s.d. Rp1,96 juta. SMP rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1,1 juta s.d. Rp2,48 juta. Kemudian untuk SMA rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1, juta s.d. Rp3,47 juta.

Sementara itu, SMK rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1,6 juta s.d. Rp3,72 juta. Sementara itu, SLB rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3,5 juta s.d. Rp7,94 juta.

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Nadiem.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1.

“Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan, dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa.

Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah.

“Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud.

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

“Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” tandasnya. (HUMAS KEMENDIKBUD/UN)

Baca juga :

RIAUONE.COM,SIAK- Berdasarkan data E-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Angka balita stunting di Kabupaten Siak tahun 2019 sebanyak 13,72 persen dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak. Sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 1,02 persen, yaitu sebanyak 12,70 persen balita stunting dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak.

Upaya penurunan angka stunting di tahun 2021 Pemkab Siak telah menetapkan sebanyak 15 Kampung dan Kelurahan  di tujuh kecamatan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi. Yakni tersebar dikecamatan Kandis, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Tualang, Siak, Sabak Auh dan Pusako.

Sementara untuk di tahun 2022 ditetapkan sebanyak 28 Kampung dan Kelurahan  yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Kandis, Siak, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Sungai Apit, Tualang, Mempura dan Pusako.

Sebagai mitra Pemerintah, Tim Penggerak PKK terlibat dalam penanganan kasus stunting. Bekerjasama dengan lintas sektor dan bersama-sama masyarakat dalam mencegah terjadinya stunting.

Hal itu disampaikan Rasidah Abdulgani di acara Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak Dalam Menurunkan Angka Stunting, Bekerjasama dengan BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu dan Pemerintah Kabupaten Siak di kampung lokasi fokus stunting, Selasa (6/7/2021), di Kampung Benayah.

Tidak itu saja lanjut dia, melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Siak yang dipimpinnya,  juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan stunting.  

"Penanganan stunting di Kabupaten Siak bukan hanya ditangani Dinas Kesehatan saja namun melibatkan seluruh level pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sampai tingkat Kampung," jelas Rasidah.

Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, dirinya mengajak semua kader PKK untuk ikut terlibat secara aktif dan sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Ini diharapkan bisa menekan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Siak.

"Setiap kesempatan, kami selalu mengajak seluruh kader PKK untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, karena ini menyangkut mutu dan kualitas anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," imbuhnya.

Keterlibatan TP PKK Kabupaten Siak  dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 287 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting.

Kegiatan Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak tersebut mengangkat tema Ayo Tingkatkan Peran Serta PKK Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Keluarga Sejahtera.

Pada acara itu diserahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sebanyak 60 paket untuk Balita dan Batita dan 14 paket untuk ibu-ibu hamil di posyandu Melati, kampung Benayah kecamatan Pusako.

Turut hadir perwakilan managemen BOB PT BSP Pertamina Hulu Rio Sandi, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Siak Ananda Laila Putri dan sejumlah pengurus PKK, Camat Pusako Harland WM, Penghulu Benayah, Ketua PKK Kampung Benayah dan Kader Posyandu.

Laporan: Masroni

By:  L.NFirdaus

Setiap kali kita menilai sesuatu barang atau pun jasa dalam ruang dan waktu pelayanan publik, sebetulnya saat itu kita dapat langsung menilai secara persepsional tentang budaya mutu orang atau pun perusahaan yang menyediakan barang dan jasa itu.

Ingat Nestle? Nama salah satu perusahaan  Swiss (Switzerland) pengolah susu dengan mutu terbaik di dunia. Mulai generasi 1.0 hingga 4,0 atau mungkin kelak sampai hilang generasi,  Nestle tetap atau akan menjadi pujaan hati orang-- sampai ke ceruk-ceruk Kebun Getah dan Kelapa Sawit; tak perduli ada signal internet atau kah tidak. 

Pernah dengar atau baca tentang Bushido? Etos kerja Jepun yang menjadi jiwa dan akidah para Samurai dalam melayani publik. Mendengar atau membaca kata Samurai, minda kita langsung tertuju kepada jalan pedang yang suka membuat kepala orang terpelanting ke tanah. Padahal kata “Samurai” itu artinya “melayani” atau hasrat menolong orang lain.

Para  Samurai Pengasih (Compassionate  Samurai@Brian Klemmer) memiliki nilai-nilai kuat, yang dapat mewujudkan apa pun, sekaligus mengabdikan hidupnya untuk melayani. Dia adalah sosok individu yang tegas, efektif, sekaligus terhormat dan baik budi. 

Sebetulnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan dalam melayani public. Swiss tak punya perkebunan coklat, apatah lagi Kelapa Sawit. Tapi Swiss dikenal sebagai negara pembuat Coklat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11?ratannya yang bisa ditanami. 

Jepun? Daratannya 80?rupa pegunungan.   Pun tak cukup untuk meningkatkan pertanian & peternakan. Tapi Jepun macam “industri terapung” (floating industry) yang gigantis. Dia impor bahan baku dari semua negara di dunia. Setelah jadi  barang bernilai tambah tinggi,  dia humban balik (ekspor) ke negara tempat dia membeli bahan baku yang jauh lebih murah tadi. 

Jadi, Budaya Mutu itu sesungguhnya  suatu sistem nilai dari individu atau pun sebuah organisasi/perusahaan yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Orang merasa betah dan nyaman bekerja melayani orang dengan Sepenuh Hati. Bukan sebaliknya, orang gelisah dan tak betah dan menggerutu sambil mempergakan akidah pelayanan Setengah Hati. 

Budaya Mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu. Sebetulnya dalam hal kecerdasan melayani orang,  Swiss, Jepang, dan Indonesia sama. Cuma bedanya ada pada sikap/perilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan.

Budaya Mutu Bedelau (excellence, winner), dengan sepenuh hati respek terhadap perkara: 1) etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, 2) Jujur dan berintegritas, 3)bertanggung jawab, 4) hormat pada aturan & hukum masyarakat, 5) hormat pada hak orang/warga lain, 6) cinta pada pekerjaan, 7) berusaha keras untuk menabung & investasi, 8) mau bekerja keras, dan 9) Tepat waktu. 

Budaya Mutu Belangau (Worse, loser),  tetap berkepala batu dengan minda karatan dibelenggu oleh rutinitas zona kematian. Inilah golongan pekerja beracun (toxique employee) sering menyebabkan Pimpinan Perusahaan/Organisasi mengalami pecah pembuluh darah otak alias Stroke.  

Insyaf lah…..

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 L.NFirdausAnggota Komite Penjamin Mutu  BPSDM Provinsi Riau, Direktur Eksekutif  Center for Teacher Mind Transformation  (CTMT) FKIP Universitas Riau

SIAK, RIAUBERNAS.COM - Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Siak memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM), setelah sekian lama absen karena virus Covid-19 mengguncang dunia.
Pembelajaran tatap muka ini ternyata tidak semua sekolah mengikutinya, masih ada beberapa sekolah menerapkan belajar Daring atau During.

Dari jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 110 sekolah, 22 sekolah negeri dan swasta masih belum melakukan pembelajaran tatap muka, sedangkan 88 sekolah Swasta dan Negeri sudah mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

Sementara untuk Sekolah Dasar berjumlah 230 sekolah. 183 sekolah dinyatakan siap melakukan pembelajaran tatap muka, 47 sekolah dasar dan negeri dinyatakan tidak siap melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Pagi ini kami dari Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 bersama anggota DPRD Kabupaten Siak (Ridha Alwis Effendi, red) memonitoring pelaksanaan PTM dengan mempersyaratkan Protokol Kesehatan, yang mana seluruh sekolah harus mengisi daftar periksa. Daftar periksa ini dievaluasi oleh tim yang sudah dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak untuk menteri Pendidikan dan menteri Agama, untuk sekolah agama," jelas Bupati Siak Drs. Alfedri, M.Si usai meninjau SD 06 dan SMPN 1 Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Senin (4/1/2020).

Perihal pengecekan tatap muka ini sudah persiapkan jauh-jauh hari, mulai dari hari Rabu minggu lalu, seluruh Satgas dan sudah di verifikasi dan hari Sabtu sudah di gladi oleh Dinas Pendidikan untuk kesiapan ini. 

"Untuk kesiapan sudah dicek nanti dilaporkan oleh Korwil, pada hari ini kita sepakati juga, bagi yang belum memenuhi persyaratan menurut daftar periksa tadi, maka akan ditunda PTM. Namun kita memberikan waktu dua hari untuk memeriksa kesiapan pembelajaran tatap muka, kalau memenuhi syarat, dimulai belajar di hari Rabu," tambah Bupati. 

Untuk sekolah agama, pembelajaran tatap muka dibuka tanggal 11 Januari 2021, seminggu ini untuk verifikasi dan ini sesuai dengan SKB, surat persetujuan dari komite, selanjutnya pengecekan akan dilakukan ke sekolah lain. 

"Persyaratan yang lain termasuk persetujuan orang tua, kalau orang tuanya tidak mau, iya tidak ada masalah, mana tahu ada pertimbangan lain. Kalau tidak bisa tatap muka, masih ada Daring atau During. Khusus anak kelas satu atau 2, tidak bisa daring selama 8 bulan karena tidak pandai baca, makanya melalui kunjungan dari guru membentuk kelompok belajar," ujar bupati. 

Perihal hasil kunjungan dari dua sekolah tadi, sekolah dasar 06, ada 15 persen orang tuanya yang belum memberikan persetujuan, kalau SMPN 1 Tualang ada sekitar 10 persen yang tidak memberikan persetujuan, tapi tidak ada masalah. 

"Tapi kita coba, dalam rangka apa, dalam rangka menghindari mencegah, jangan ada putus sekolah, emang selama ini belum ada putus sekolah, cuma ada persoalan jaringan internet, seperti di Tasik Betung, tapi During diberlakukan," jelas Bupati. 

Terkait perkembangan tumbuh kembang anak diberlakukan tatap muka seperti masalah psikologis dan psikologi sosial, ini tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Lukman, S.Sos, M.Pd mengatakan, sistem pembelajaran tatap muka dimulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 11 Wib, setengah jam untuk persiapan Penerapan Protokol Kesehatan. 

"Anak-anak terbagi dua kelompok, dilokal berisi hanya 14 orang saja dengan menjaga jarak dan menggunakan masker," sebut Lukman disela-sela peninjauan. 

Perihal pelajaran dilakukan pembatasan, hanya 4 mata pelajaran, "Kita lihat persiapan dua hari ini, setelah itu hari Rabu mulai belajar, apabila ditengah jalan ada ditemukan gejala Covid-19, maka sekolah tersebut ditutup sementara pembelajaran tatap mukanya, sampai benar-benar aman," jelas Kadis. 

Perihal orang tua tidak setuju dengan belajar tatap muka, orang tua jangan kuatir, masih ada belajar daring. "Jumat dan Sabtu kita jadwalkan untuk belajar Daring ataupun During," tutup Kadis. 

Sementara itu, Plt Kepala sekolah SMPN 1 Tualang Zahroni mengatakan, bahwa sekolah sudah menyiapkan beberapa upaya untuk penerapan PTM dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara ketat. 

"Mau masuk sekolah disiapkan 2 pintu masuk. Satu pintu masuk laki-laki, satu lagi untuk perempuan. Sebelum masuk siswa akan diperiksa suhu tubuh dan pakai masker, ada sekitar 10 persen orang tua yang belum setuju tentang PTM ini, namun tetap dilanjutkan, semoga tidak ada penularan Covid-19 selama belajar tatap muka berlangsung," imbuhnya. (Van) 

Sumber : Diskominfo Kabupaten Siak.
Editor : Samsul