//pc
//hp
Thank you Rasidah Alfedri, Angka Stunting di Siak Alami Penurunan
Disdikbud Kab. Siak - 07 Juli 2021, Pukul 11:12 WIB

RIAUONE.COM,SIAK- Berdasarkan data E-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Angka balita stunting di Kabupaten Siak tahun 2019 sebanyak 13,72 persen dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak. Sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 1,02 persen, yaitu sebanyak 12,70 persen balita stunting dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak.

Upaya penurunan angka stunting di tahun 2021 Pemkab Siak telah menetapkan sebanyak 15 Kampung dan Kelurahan  di tujuh kecamatan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi. Yakni tersebar dikecamatan Kandis, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Tualang, Siak, Sabak Auh dan Pusako.

Sementara untuk di tahun 2022 ditetapkan sebanyak 28 Kampung dan Kelurahan  yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Kandis, Siak, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Sungai Apit, Tualang, Mempura dan Pusako.

Sebagai mitra Pemerintah, Tim Penggerak PKK terlibat dalam penanganan kasus stunting. Bekerjasama dengan lintas sektor dan bersama-sama masyarakat dalam mencegah terjadinya stunting.

Hal itu disampaikan Rasidah Abdulgani di acara Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak Dalam Menurunkan Angka Stunting, Bekerjasama dengan BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu dan Pemerintah Kabupaten Siak di kampung lokasi fokus stunting, Selasa (6/7/2021), di Kampung Benayah.

Tidak itu saja lanjut dia, melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Siak yang dipimpinnya,  juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan stunting.  

"Penanganan stunting di Kabupaten Siak bukan hanya ditangani Dinas Kesehatan saja namun melibatkan seluruh level pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sampai tingkat Kampung," jelas Rasidah.

Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, dirinya mengajak semua kader PKK untuk ikut terlibat secara aktif dan sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Ini diharapkan bisa menekan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Siak.

"Setiap kesempatan, kami selalu mengajak seluruh kader PKK untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, karena ini menyangkut mutu dan kualitas anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," imbuhnya.

Keterlibatan TP PKK Kabupaten Siak  dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 287 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting.

Kegiatan Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak tersebut mengangkat tema Ayo Tingkatkan Peran Serta PKK Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Keluarga Sejahtera.

Pada acara itu diserahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sebanyak 60 paket untuk Balita dan Batita dan 14 paket untuk ibu-ibu hamil di posyandu Melati, kampung Benayah kecamatan Pusako.

Turut hadir perwakilan managemen BOB PT BSP Pertamina Hulu Rio Sandi, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Siak Ananda Laila Putri dan sejumlah pengurus PKK, Camat Pusako Harland WM, Penghulu Benayah, Ketua PKK Kampung Benayah dan Kader Posyandu.

Laporan: Masroni

Baca juga :

Siak, 21 April 2022 --- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak melalui Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) memberikan penguatan kepada guru pengajar praktik dan calon guru penggerak yang telah lulus pada seleksi tahap 2 Program Guru Penggerak yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.


Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila


Guru penggerak berperan Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, Menjadi Pengajar Praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, H. Mahadar, S.Pd., MM memberikan penguatan dan harapannya kepada seluruh guru pengajar praktik dan calon guru penggerak yang hadir untuk memacu semangat perubahan pendidikan dan menularkannya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah sehingga transformasi pendidikan di Kabupaten Siak segera bisa terwujud.  


Didampingi oleh Kepala Bidang PGTK, H. Novendri dan Kasi GTK, Kadri seluruh guru pengajar praktik dan calon guru penggerak diberikan arahan dan motivasi sehingga nanti akan semakin sukses dalam menjalankan setiap tahapan program guru penggerak. Alhamdulillah pada program guru penggerak angkatan perdana bagi Kabupaten Siak atau tepatnya pada angkatan 5 secara nasional, Kabupaten Siak berhasil mendapatkan 10 orang guru pengajar praktik dan 50 orang calon guru penggerak dengan rincian 1 orang dari tingkat PAUD, 2 orang dari tingkat TK, 10 orang dari tingkat SD, 21 orang dari tingkat SMP, 12 orang dari tingkat SMA, dan 4 orang dari tingkat SMK.   


Seluruh guru pengajar praktik dan calon guru penggerak melakukan silaturahmi dan diskusi bersama bertempat di Aula lantai 2 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Diskusi tersebut membahas persiapan yang akan dilakukan menjelang pelatihan perdana yang dimulai pada tanggal 18 Mei 2022 nanti. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mengharapkan agar semakin banyak guru-guru yang bisa ikut dan lulus menjadi pengajar praktik dan guru penggerak sehingga ekosistem pendidikan di Kabupaten Siak akan semakin baik. (RH)

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)

SIAK, (ANTARA) - Bupati SiakAlfedri mengapresiasi diluncurkannya Chanel "Disdikbud Siak Bedelau" di Youtube sebagai metode pembelajaran jarak jauh bekerjasama dengan Tanoto Foundation di masa Pandemi COVID-19 saat ini.

"Kami atas nama Pemkab Siak mengapresiasi terobosan atau inovasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak ini yang bekerjasama dengan Tanoto Foundation," kata Alfedri, Rabu.

Ia sampaikan pembelajaran daring dinilai sejalan dengan salah satu visi Kabupaten Siak. Yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten Siak yang cerdas dan sejalan dengan program Siak menuju 100 kabupaten/kota smart city di Indonesia.

Oleh karena itu, program ini diharapkannya akan menjadi program berkelanjutan baik dalam kondisi sekarang ini, dan masa yang akan datang. Melalui metoda belajar secara virtual ini pihaknya mendorong agar chanel youtube tersebut bisa berkembang.

"Dengan diluncurkannya program itu, sekaligus diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan saat ini, mengingat wilayah Kabupaten Siak yang cukup luas," sambungnya.

Kata Alfedri, sejak merebaknya wabah corona di Indonesia, Pemkab Siak pada pertengahan Maret 2020 lalu, telah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan sekolah. Namun kebijakan tersebut harus dipahami dan diketahui oleh masyarakat, mengingat kebijakan libur sekolah yang dibuatnya itu tentunya sistem proses belajar mengajar tetap berjalan (belajar di rumah).

Kepala Disdikbud Siak, Lukman, menambahkan, tujuan chanel Disdikbud Siak Bedelau ini dibuat untuk menyikapi proses belajar mengajar di masa wabah COVID-19. Ini dilakukan dengancara menunjuk guru yang kompeten sesuai kelas untuk SD/MI dan sesuai mata pelajaran untuk SMP/MTs.

"Ini adalah kerisauan dari rekan-rekan guru, orang tua murid maupun murid itu sendiri yang telah lama tidak bertatap muka dalam proses belajar dan mengajar," sebutnya.

Guru yang ditunjuk lanjutnya akan mengajar secara live dan akan disaksikan atau diikuti oleh guru-guru dan peserta didik yang lain se-Siak. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagi guru-guru yang masih lemah dengan teknologi dan juga masih lemah mendesain pembelajaran berbasis teknologi.

Lanjutnya, saat ini telah dilakukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/MTs setiap mata pelajaran (mapel) secara daring. untuk membantu guru memahami pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi dan memotivasi guru untuk mengubah pola terhadap pola belajar dan mengajar di saat wabah Covid-19 ini.

"InsyaAllah akan dilakukan tindak lanjut MGMPvirtual berbasis rayon atau kecamatan dan akan menyusul KKG Virtual untuk guru-guru di SD/MI. Jika wabah COVID-19 ini masih berlangsung maka pembelajaran daring melalui channel youtube Disdikbud Siak Bedelau akan dimulai di awal Tahun Pelajaran 2020/2021 (bulan Juli 2020). (adv)

Pewarta : 
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar (0)


Silahkan Login Untuk Mengirimkan Komentar