//pc
//hp
Thank you Rasidah Alfedri, Angka Stunting di Siak Alami Penurunan
Disdikbud Kab. Siak - 07 Juli 2021, Pukul 11:12 WIB

RIAUONE.COM,SIAK- Berdasarkan data E-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Angka balita stunting di Kabupaten Siak tahun 2019 sebanyak 13,72 persen dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak. Sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 1,02 persen, yaitu sebanyak 12,70 persen balita stunting dari seluruh jumlah balita di Kabupaten Siak.

Upaya penurunan angka stunting di tahun 2021 Pemkab Siak telah menetapkan sebanyak 15 Kampung dan Kelurahan  di tujuh kecamatan sebagai lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi. Yakni tersebar dikecamatan Kandis, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Tualang, Siak, Sabak Auh dan Pusako.

Sementara untuk di tahun 2022 ditetapkan sebanyak 28 Kampung dan Kelurahan  yang tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Kandis, Siak, Koto Gasib, Lubuk Dalam, Sungai Apit, Tualang, Mempura dan Pusako.

Sebagai mitra Pemerintah, Tim Penggerak PKK terlibat dalam penanganan kasus stunting. Bekerjasama dengan lintas sektor dan bersama-sama masyarakat dalam mencegah terjadinya stunting.

Hal itu disampaikan Rasidah Abdulgani di acara Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak Dalam Menurunkan Angka Stunting, Bekerjasama dengan BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu dan Pemerintah Kabupaten Siak di kampung lokasi fokus stunting, Selasa (6/7/2021), di Kampung Benayah.

Tidak itu saja lanjut dia, melalui Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Siak yang dipimpinnya,  juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan stunting.  

"Penanganan stunting di Kabupaten Siak bukan hanya ditangani Dinas Kesehatan saja namun melibatkan seluruh level pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sampai tingkat Kampung," jelas Rasidah.

Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, dirinya mengajak semua kader PKK untuk ikut terlibat secara aktif dan sistematis dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Ini diharapkan bisa menekan prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Siak.

"Setiap kesempatan, kami selalu mengajak seluruh kader PKK untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, karena ini menyangkut mutu dan kualitas anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," imbuhnya.

Keterlibatan TP PKK Kabupaten Siak  dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten Siak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 287 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting.

Kegiatan Pencanangan TP PKK Kabupaten Siak tersebut mengangkat tema Ayo Tingkatkan Peran Serta PKK Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Menuju Keluarga Sejahtera.

Pada acara itu diserahkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sebanyak 60 paket untuk Balita dan Batita dan 14 paket untuk ibu-ibu hamil di posyandu Melati, kampung Benayah kecamatan Pusako.

Turut hadir perwakilan managemen BOB PT BSP Pertamina Hulu Rio Sandi, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Siak Ananda Laila Putri dan sejumlah pengurus PKK, Camat Pusako Harland WM, Penghulu Benayah, Ketua PKK Kampung Benayah dan Kader Posyandu.

Laporan: Masroni

Baca juga :

SIAK, (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak meluncurkan Portal belajar bernama "Siak Bedelau"yang merupakan penerjemahan konsep "blended learning system" sehingga bisa menjadi sumber belajar bagi siswa dan tenaga pendidikan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman yang mewakili Bupati Afedri, Kamis secara langsung meresmikan portal yang sudah bisa dimanfaatkan para pelaku pendidikan di Kabupaten Siak. Ini jugasebagai bagian dari Program Bupati Alfedri "smart city" secara bertahap terus diwujudkan di Kabupaten Siak.

"Sebagaimana kita maklumi bersama, tidak mungkin saat ini kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tentulah hal ini tidak mengurangi semangat para insan pendidik di kabupaten yang kita cintai ini. Atas dasar personal ini muncul ide dari kepala dinas pendidikan untuk membuat portal pendidikan yang sejalan dengan konsep 'smart city'," ujarnya.

Kegiatan peluncuran Siak Bedelau ini juga mendapatkan perhatian dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mulyatsyah. Dalam sambutannya dia menjelaskan pentingnya gotong royong dalam mencari solusi pembelajaran.

"Dalam situasi memprihatinkan saat ini, penting bagi kita untuk bergotong royong mencari solusi dalam rangka memenuhi hak-hak belajar anak. Portal pembelajaran ini adalah solusi dalam menghadapi situasi ini. Kabupaten Siak dalam hal ini jauh maju ke depan,” tuturnya melalui zoom.

Kepala DisdikbudSiak, Lukman, menyampaikan pentingnya portal yang bisa menjadi sumber belajar baik untuk siswa maupun para pelaku pendidikan.Portal Siak Bedelau lahir karena tuntutan perkembangan teknologi yang mengharuskan kita untuk terus berinovasi.

"Termasuk dalam persoalan pendidikan. Kehadiran Siak Bedelau diharapkan menjadi sumber belajar bagi siswa maupun guru," ungkapnya.

Koordinator Tanoto Foundation Provinsi Riau, Dendi Satria Buana menyatakan bahwa Kabupaten Siak merupakan yang terdepan dalam inovasi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Provinsi Riau. Pihaknya merasakan suatu kebanggaan bisa bekerja sama dengan Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Selama diberlakukan PJJ menurutnya Kabupaten Siak masih terdepan dalam urusan inovasi di sektor pendidikan. Kerja sama dengan Kabupaten Siak tidak hanya di level memberikan contoh praktik baik semata, tapi juga sudah pada keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan oleh mitra.

"Pendekatan yang kami lakukan berlanjut ke bantuan teknis untuk menyebarluaskan praktik baik," tuturnya
Pewarta : Bayu Agustari Adha
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini, Kamis (25/02/2021) mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021.

Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan DAK Fisik Tahun 2021 tersebut secara daring.

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

“Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden Pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ujarnya.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900 ribu  s.d. Rp1,96 juta. SMP rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1,1 juta s.d. Rp2,48 juta. Kemudian untuk SMA rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1, juta s.d. Rp3,47 juta.

Sementara itu, SMK rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1,6 juta s.d. Rp3,72 juta. Sementara itu, SLB rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3,5 juta s.d. Rp7,94 juta.

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Nadiem.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1.

“Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan, dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa.

Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah.

“Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud.

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

“Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” tandasnya. (HUMAS KEMENDIKBUD/UN)

SIAK (Infosiak.com) – Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak Provinsi Riau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bagi jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Terkait telah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di Kabupaten Siak tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Siak H Arfan Usman M.Pd, hari ini melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah di Siak guna memastikan kesiapan dan pelaksanaan PTM.

“Alhamdulillah, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan surat edaran Bupati Siak, hari ini pelaksaan PTM secara terbatas di Kabupaten Siak dimulai,” papar Sekda Siak Arfan Usman, Senin (04/01/2021) siang, kepada Infosiak.com.

Pada peninjauan pelaksanaan PTM yang dilakukan oleh Sekda Siak itu, Sekda Arfan didampingi oleh sejumlah pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak, termasuk oleh Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Siak H Fauzi Asni M.Si.

“Tadi bersama Kadispar dan pejabat Disdikbud Siak kami melakukan peninjauan ke SDN 01 Siak, SMPN 2 Siak, serta ke sejumlah sekolah lainnya yang hari ini mulai melaksanakan PTM. Kepada para guru dan Kepala Sekolah juga kami pesankan agar selama pelaksanaan PTM ini tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah,” lanjut Sekda Arfan.

Disamping itu, pada peninjauan PTM tersebut Sekda Arfan juga menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa masker kepada pihak sekolah.

“Kita juga menyerahkan bantuan masker kepada pihak sekolah. Masker yang kita serahkan ini merupakan sumbangan dari Organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang pada beberapa waktu lalu diserahkan kepada Disdikbud Siak untuk para guru saat pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19,” tutup Sekda.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan PTM di Kabupaten Siak tersebut, hari ini pelaksanaan PTM juga sudah mulai dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Banjar Seminai Kecamatan Dayun. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala SDN 03 Banjar Seminai Dayun Masduki S.Pd.

“Sesuai surat edaran Bupati Siak yang kami terima beberapa hari lalu, mulai hari Senin ini pelaksanaan PTM di SDN 03 Banjar Seminai Dayun juga kami mulai. Adapun sistem yang kami terapkan di Sekolah mengacu pada surat edaran Bupati, yakni membagi shift pelajaran dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat. Kita berdoa semoga PTM terbatas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” Ujar Masduki.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon