//pc
//hp
Terapkan Konsep Belajar Live Streaming, Disdik Luncurkan Channel YouTube Siak Bedelau
Disdikbud Kab. Siak - 21 September 2020, Pukul 08:17 WIB
SIAK - Meski wabah Covid-19 saat masih melanda Kabupaten Siak, Riau, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar tetap akan berlangsung melalui live streaming dari channel YouTube yang baru saja diluncurkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak Lukman mengatakan, channel Disdikbud Siak Bedelau ini dibuat untuk menyikapi proses belajar mengajar dimasa wabah Covid-19.

"Ini adalah kerisauan dari rekan-rekan guru, orang tua murid maupun murid itu sendiri yang telah lama tidak bertatap muka dalam proses belajar dan mengajar," sebutnya.

Lukman menjelaskan, pola pembelajaran di channel youtube Disdikbud Siak Bedelau dengan cara menunjuk guru yang kompeten sesuai kelas untuk SD/MI dan sesuai mata pelajaran untuk SMP/MTs.

Kemudian, guru yang ditunjuk akan mengajar secara live dan akan disaksikan atau diikuti oleh guru-guru dan peserta didik yang lain se Kabupaten Siak.

Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagi guru-guru yang masih lemah dengan teknologi dan juga masih lemah mendesign pembelajaran berbasis teknologi.

Lanjutnya, saat ini telah dilakukan Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/MTs setiap mata pelajaran (mapel) secara dalam jaringan (daring), untuk membantu guru memahami pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi. Memotivasi guru untuk mengubah mindset terhadap pola belajar dan mengajar di saat wabah Covid-19 ini.

"InsyaAllah akan dilakukan tindaklanjut MGMP Virtual berbasis rayon atau kecamatan. Begitu juga akan menyusul KKG Virtual untuk guru2 di SD/MI," ujarnya.

Ia bilang, jika wabah Covid-19 ini masih berlangsung maka pembelajaran daring melalui channel youtube Disdikbud Siak Bedelau akan dimulai di awal tahun Pelajaran 2020/2021 (bulan Juli 2020).

Sementara lanjut dia, bagi orangtua atau peserta didik yg tidak punya fasilitas HP maka akan dilakukan pembelajaran luring (luar jaringan) dengan cara menentukan portal-portal atau tempat bagi anak-anak mengambil materi atau tugas. Nanti akan disiapkan modul bagi peserta didik yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring.

Baca juga :

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)

Siak- Mengenalkan sejarah bermuatan lokal kepada siswa kelas awal menjadi tantangan yang tidak mudah bagi para guru. Terlebih kondisi pandemi covid-19 saat ini yang mengharuskan siswa belajar di rumah masing-masing. Hal ini tentu semakin mempersulit proses pembelajaran untuk siswa di kelas awal.

Situasi tersebut mendorong Musliadi guru kelas II MI Hubbul Wathan, Sungai Apit, Kabupaten Siak membuat big book digital bermuatan lokal tentang istana Siak.

“Latar belakang kenapa saya memilih membacakan big book bermuatan lokal kepada siswa karena selama ini jarang sekali ditemukan big book yang bermuatan lokal,” ujarnya.

Dia menjelaskan membuat big book digital hanya dengan software sederhana yaitu power point.

“Saya membuat big book digital dengan power point. Yang menjadi catatan penting dalam proses pembuatan big book ini adalah pemilihan jenis dan ukuran font, foto yang mengilustrasikan cerita dan komposisi gambar. Jangan lupa jika mengambil foto menyebutkan sumbernya,” terangnya.

Guru yang mengajar di madrasah mitra Tanoto Foundation ini juga menjelaskan alasannya kenapa mengambil tema istana Siak dalam big book digital yang dibuatnya.

“Saya ingin mengenalkan kepada anak-anak bahwa di Siak ada sebuah tempat bersejarah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Siak, yaitu istana Siak.”

Lebih spesifik dia menambahkan tujuan pembelajaran membacakan big book bertema istana Siak ini.

“Tujuan dari membacakan big book tentang istana Siak ini agar anak-anak mengetahui sejarah tentang istana Siak. Selain itu tujuan pembelajaran ini agar anak-anak juga bisa mengetahui benda-benda yang ada di dalam istana Siak.”

Selama pembelajaran, anak-anak sangat menikmati pengalaman baru membaca bersama melalui big book digital. Seperti yang diungkapkan Valdo Attala Ramadhan, siswa kelas II, MI Hubbul Wathan.  

“Kami belum pernah belajar buku besar seprti ini, dan saya belum pernah ke istana Siak. Sekarang saya tahu bahwa di istana Siak banyak tersimpan benda-benda peninggalan kerajaan. Mungkin suatu saat nanti saya kepingin berkunjung ke istana siak bersama orang tua,” tuturnya melalui pesan singkat.

Dia berharap dengan mengenalkan sejarah istana Siak sejak dini akan semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Kabupaten Siak. Sehingga tumbuh kembang anak-anak diikuti dengan pengetahuan mereka tentang kejayaan istana Siak.    

SIAK (Infosiak.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sudah mulai melakukan persiapan dan skenario dalam hal membuka kembali pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Disdikbud Siak H Lukman M.Pd, Rabu (03/11/2020) pagi, saat dikonfirmasi Infosiak.com.

“Sejauh ini belum ada kebijakan yang kami keluarkan terkait prihal dilaksanakannya kembali pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Untuk saat ini kami masih melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap PJJ dan penularan Covid-19 khususnya di Kabupaten Siak,” terang H Lukman.

Meski demikian, lanjut H Lukman, persiapan skenario sudah dirancang untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah, dimana untuk memulai dibukanya kembali pembelajaran secara tatap muka tersebut, Disdikbud Siak tetap meminta persetujuan dan arahan dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 serta Bupati terlebih dahulu.

“Jika memungkinkan kami akan ajukan skenario pembelajaran tatap muka secara terbatas kepada Bupati selaku bagian dari Tim Satuan Tugas Covid-19 untuk semester genap TP 2020/2021 sekira bulan Januari 2021 mendatang,” tutupnya.