//pc
//hp
Sembari Serahkan Masker, Sekda Arfan Tinjau PTM di Sejumlah Sekolah di Siak
Disdikbud Kab. Siak - 06 Januari 2021, Pukul 09:04 WIB
SIAK (Infosiak.com) – Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak Provinsi Riau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bagi jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Terkait telah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di Kabupaten Siak tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Siak H Arfan Usman M.Pd, hari ini melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah di Siak guna memastikan kesiapan dan pelaksanaan PTM.

“Alhamdulillah, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan surat edaran Bupati Siak, hari ini pelaksaan PTM secara terbatas di Kabupaten Siak dimulai,” papar Sekda Siak Arfan Usman, Senin (04/01/2021) siang, kepada Infosiak.com.

Pada peninjauan pelaksanaan PTM yang dilakukan oleh Sekda Siak itu, Sekda Arfan didampingi oleh sejumlah pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak, termasuk oleh Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Siak H Fauzi Asni M.Si.

“Tadi bersama Kadispar dan pejabat Disdikbud Siak kami melakukan peninjauan ke SDN 01 Siak, SMPN 2 Siak, serta ke sejumlah sekolah lainnya yang hari ini mulai melaksanakan PTM. Kepada para guru dan Kepala Sekolah juga kami pesankan agar selama pelaksanaan PTM ini tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah,” lanjut Sekda Arfan.

Disamping itu, pada peninjauan PTM tersebut Sekda Arfan juga menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa masker kepada pihak sekolah.

“Kita juga menyerahkan bantuan masker kepada pihak sekolah. Masker yang kita serahkan ini merupakan sumbangan dari Organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang pada beberapa waktu lalu diserahkan kepada Disdikbud Siak untuk para guru saat pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19,” tutup Sekda.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan PTM di Kabupaten Siak tersebut, hari ini pelaksanaan PTM juga sudah mulai dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Banjar Seminai Kecamatan Dayun. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala SDN 03 Banjar Seminai Dayun Masduki S.Pd.

“Sesuai surat edaran Bupati Siak yang kami terima beberapa hari lalu, mulai hari Senin ini pelaksanaan PTM di SDN 03 Banjar Seminai Dayun juga kami mulai. Adapun sistem yang kami terapkan di Sekolah mengacu pada surat edaran Bupati, yakni membagi shift pelajaran dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat. Kita berdoa semoga PTM terbatas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” Ujar Masduki.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon

Baca juga :

Siak, 21 April 2022 --- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak melalui Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) memberikan penguatan kepada guru pengajar praktik dan calon guru penggerak yang telah lulus pada seleksi tahap 2 Program Guru Penggerak yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.


Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila


Guru penggerak berperan Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, Menjadi Pengajar Praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, H. Mahadar, S.Pd., MM memberikan penguatan dan harapannya kepada seluruh guru pengajar praktik dan calon guru penggerak yang hadir untuk memacu semangat perubahan pendidikan dan menularkannya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah sehingga transformasi pendidikan di Kabupaten Siak segera bisa terwujud.  


Didampingi oleh Kepala Bidang PGTK, H. Novendri dan Kasi GTK, Kadri seluruh guru pengajar praktik dan calon guru penggerak diberikan arahan dan motivasi sehingga nanti akan semakin sukses dalam menjalankan setiap tahapan program guru penggerak. Alhamdulillah pada program guru penggerak angkatan perdana bagi Kabupaten Siak atau tepatnya pada angkatan 5 secara nasional, Kabupaten Siak berhasil mendapatkan 10 orang guru pengajar praktik dan 50 orang calon guru penggerak dengan rincian 1 orang dari tingkat PAUD, 2 orang dari tingkat TK, 10 orang dari tingkat SD, 21 orang dari tingkat SMP, 12 orang dari tingkat SMA, dan 4 orang dari tingkat SMK.   


Seluruh guru pengajar praktik dan calon guru penggerak melakukan silaturahmi dan diskusi bersama bertempat di Aula lantai 2 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Diskusi tersebut membahas persiapan yang akan dilakukan menjelang pelatihan perdana yang dimulai pada tanggal 18 Mei 2022 nanti. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mengharapkan agar semakin banyak guru-guru yang bisa ikut dan lulus menjadi pengajar praktik dan guru penggerak sehingga ekosistem pendidikan di Kabupaten Siak akan semakin baik. (RH)

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)

Pekanbaru (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Riau, mengembangkan metode pembelajaran campuran atau blended learning berbasis portal web yang diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan pembelajaran oleh guru maupun siswa.

Ide ini muncul untuk mengoptimalkan pendidikan di Kabupaten Siak mengingat adanya keterbatasan guru dalam mendapatkan informasi dan inspirasi tentang praktik pembelajaran yang baik, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Lukman, melalui keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Pekanbaru, Kamis (3/9).

"Tuntutan teknologi mengharuskan kami untuk terus berinovasi. Termasuk dalam persoalan pendidikan. Portal blended learning ini diharapkan menjadi sumber belajar bagi siswa maupun guru," tuturnya.

Senada dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Fahrurrozi yang menjabat sebagai Kabid SMP menegaskan, pengembangan portal blended learning ini sesuai dengan semangat merdeka belajar yang disampaikan Menteri Pendidikan.

"Pengembangan portal ini sesuai dengan semangat merdeka Mas Menteri Pendidikan. Melalui portal blended learning ini siapapun bisa belajar sesuai yang mereka butuhkan," ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak berkolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perpustakaan serta Tanoto Foundation sebagai mitra dalam pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Siak.

Sumber :
https://riau.antaranews.com/berita/179390/optimalkan-pembelajaran-disdik-siak-kembangkan-portal-blended-learning

Pewarta : Selvina Suryaningsih

Editor: Riski Maruto

COPYRIGHT © ANTARA 2020