//pc
//hp
Pemerintah Terbitkan Pedoman Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021
Disdikbud Kab. Siak - 04 Maret 2021, Pukul 08:17 WIB

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)

Baca juga :

SIAK (Infosiak.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam surat edaran itu, Disdikbud Siak menyampaikan prihal tentang pelaksanaaan ujian dan kegiatan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, termasuk masa libur sekolah pada bulan puasa (Ramadhan, red) 1442 H. Terkait hal itu, Sekretaris Disdikbud Siak H Mahadar M.Pd menyebutkan, sesuai surat edaran terdahulu yang dikeluarkan oleh Disdikbud Siak, pada awal Ramadhan 1442 Hijriyah ini para siswa libur.

“Sampai saat ini belum keluar surat edaran terbaru, tapi setelah sayo tanyokan ke bidang teknis (bidang SD), besok siswa libur sesuai surat edaran kita terdahulu,” jelas Mahadar, Ahad (11/04/2021) sore, kepada Infosiak.com. Berdasarkan surat edaran terdahulu yang dikeluarkan oleh Disdikbud Siak, pada tanggal 12 hingga 14 April 2021 siswa tingkat SD, SMP, dan PAUD libur.

SIAK (Infosiak.com) – Smart city sebagai bagian dari program Bupati Alfredi secara bertahap terus diwujudkan di Kabupaten Siak. Terbaru adalah portal Siak Bedelau yang merupakan penerjemahan konsep blended learning system.

Sekda Kabupaten Siak Arfan Usman yang mewakili Bupati Alfedri secara langsung meresmikan portal yang sudah bisa dimanfaatkan para pelaku pendidikan di Kabupaten Siak mulai hari ini.

“Sebagaimana kita maklumi bersama, tidak mungkin saat ini kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tentulah hal ini tidak mengurangi semangat para insan pendidik di kabupaten yang kita cintai ini. Atas dasar personal ini muncul ide dari Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat portal pendidikan yang sejalan dengan konsep smart city,” ujar Bupati Afredi saat meresmikan portal Siak Bedelau.

Kegiatan launching Siak Bedelau ini juga mendapatkan perhatian dari Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mulyatsyah. Dalam sambutannya dia menjelaskan pentingnya gotong royong dalam mencari solusi pembelajaran.

“Dalam situasi memprihatinkan saat ini, penting bagi kita untuk bergotong royong mencari solusi dalam rangka memenuhi hak-hak belajar anak. Portal pembelajaran ini adalah solusi dalam menghadapi situasi ini. Kabupaten Siak dalam hal ini jauh maju ke depan,” tuturnya melalui zoom.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Lukman, menyampaikan pentingnya portal yang bisa menjadi sumber belajar baik untuk siswa maupun para pelaku pendidikan.

“Portal Siak Bedelau lahir karena tuntutan perkembangan teknologi yang mengharuskan kita untuk terus berinovasi. Termasuk dalam persoalan pendidikan. Kehadiran Siak Bedelau diharapkan menjadi sumber belajar bagi siswa maupun guru,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Sumber: Rilis-Humas

Editor: Afrijon
SIAK (Infosiak.com) – Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak Provinsi Riau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bagi jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Terkait telah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di Kabupaten Siak tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Siak H Arfan Usman M.Pd, hari ini melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah di Siak guna memastikan kesiapan dan pelaksanaan PTM.

“Alhamdulillah, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan surat edaran Bupati Siak, hari ini pelaksaan PTM secara terbatas di Kabupaten Siak dimulai,” papar Sekda Siak Arfan Usman, Senin (04/01/2021) siang, kepada Infosiak.com.

Pada peninjauan pelaksanaan PTM yang dilakukan oleh Sekda Siak itu, Sekda Arfan didampingi oleh sejumlah pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak, termasuk oleh Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Siak H Fauzi Asni M.Si.

“Tadi bersama Kadispar dan pejabat Disdikbud Siak kami melakukan peninjauan ke SDN 01 Siak, SMPN 2 Siak, serta ke sejumlah sekolah lainnya yang hari ini mulai melaksanakan PTM. Kepada para guru dan Kepala Sekolah juga kami pesankan agar selama pelaksanaan PTM ini tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah,” lanjut Sekda Arfan.

Disamping itu, pada peninjauan PTM tersebut Sekda Arfan juga menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa masker kepada pihak sekolah.

“Kita juga menyerahkan bantuan masker kepada pihak sekolah. Masker yang kita serahkan ini merupakan sumbangan dari Organisasi Pemuda Pancasila (PP) yang pada beberapa waktu lalu diserahkan kepada Disdikbud Siak untuk para guru saat pelaksanaan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19,” tutup Sekda.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan PTM di Kabupaten Siak tersebut, hari ini pelaksanaan PTM juga sudah mulai dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Banjar Seminai Kecamatan Dayun. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala SDN 03 Banjar Seminai Dayun Masduki S.Pd.

“Sesuai surat edaran Bupati Siak yang kami terima beberapa hari lalu, mulai hari Senin ini pelaksanaan PTM di SDN 03 Banjar Seminai Dayun juga kami mulai. Adapun sistem yang kami terapkan di Sekolah mengacu pada surat edaran Bupati, yakni membagi shift pelajaran dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat. Kita berdoa semoga PTM terbatas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” Ujar Masduki.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon