//pc
//hp
Pemerintah Terbitkan Pedoman Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021
Disdikbud Kab. Siak - 04 Maret 2021, Pukul 08:17 WIB

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)

Baca juga :

SIAK (Infosiak.com) – Setelah dibuka secara langsung oleh Ketua Presidium JKPI 2020 sekaligus Bupati Siak Alfedri pada pukul 09:00 WIB pagi hari, Rakernas JKPI tepat pada pukul 13:30 WIB dilaksanakan.di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lt.II Kantor Bupati Siak, Ahad (20/12/2020).

Bupati Siak Alfedri saat membuka pelaksanaan rapat menyampaikan bahwa Jaringan Kota Pusaka Indonesia memiliki tujuan utama dalam membangun kerjasama untuk melestarikan dan mengembangkan pusaka baik alam maupun budaya diantara kota-kota yang memiliki pusaka tersebut.

“Rakernas ke-VIII JKPI ini bertujuan untuk membangun dan memperkokoh kerjasama diantara kota-kota yang memiliki pusaka baik alam maupun budaya dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam pelestarian pusaka dan pengembangannya yang positif dalam kehidupan masyarakat”, jelasnya.

Selain itu, Ketua Presidium JKPI 2020 itu juga menyampaikan bahwa Rakernas ini juga sebagai upaya untuk terus melestarikan dan menjunjung tinggi nilai sejarah dalam pemanfaatan pusaka untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Pemkab Siak Raih Opini WTP Kedelapan dari BPK RI
“Rakernas ini juga sebagai upaya kita untuk terus memelihara dan menjunjung tinggi nilai sejarah pemanfaatan pusaka untuk kesejahteraan masyarakat.Selain itu tentunya untuk mengambangkan pemahaman keberagaman alam dan budaya guna memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”, urainya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa JKPI akan terus mengembangkan kerjasama dengan beberapa lembaga dan mitra diantaranya Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI),Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).

“Disamping itu,kita juga perlu membahas beberapa hal penting,diantaranya memutuskan pelaksanaan Rakernas maupun Konggres dan pra konggres JKPI ke-IX, memutuskan calon anggota JKPI yang baru,Badan hukum JKPI,menetapkan Mars JKPI,memberikan penghargaan Deklarator JKPI,serta penetapan kota pusaka sebagai kawasan strategis kota pusaka Indonesia”, terangnya.

Selanjutnya, Bupati Siak Alfedri seraya mengucapkan kalimat thayyibah membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ke-VIII JKPI tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan diskusi oleh seluruh anggota JKPI,yang terdiri dari Bupati/Walikota terkait.Dalam kesempatan ini juga di laksanakan presentasi oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi terkait situs serta cagar budaya Kabupaten Jepara, dimana Kabupaten Jepara merupakan salah satu kandidat calon anggota JKPI yang baru.

Setelah beberapa jam berlalu,tepat pukul 15:48 WIB, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asparinal membacakan keputusan Rakernas ke-VIII JKPI, diantaranya ialah Menetapkan Mars JKPI, Memutuskan dan menyepakati Kabupaten Jepara diterima dengan catatan sebagai anggota baru JKPI.

Selain itu,hari pertama Rakernas ini juga memutuskan untuk membagi Jaringan Kota Pusaka Indonesia menjadi tiga wilayah.yakni wilayah timur yang dipimpin oleh Kota Ambon, kemudian wilayah tengah dipimpin oleh Kota Bogor, serta wilayah barat dipimpin oleh Kota Banda Aceh.

“Pembagian wilayah JKPI ini guna mempermudah koordinasi antar Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah”, demikian disampaikan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumantri disela-sela diskusi.

Selain tiga hal tersebut,Rakernas JKPI juga memutuskan Kota Bogor sebagai tuan rumah Rakernas/Konggres JKPI ke-IX tahun 2021, juga memutuskan pelaksanaan pra Konggres di Kota Banda Aceh tahun 2021, serta Kota Palembang sebagai tuan rumah Rakernas/Konggres JKPI ke-X tahun 2022.

“Kita juga terus mendorong terbitnya Badan Hukum JKPI secepatnya guna mempermudah kerjasama dengan semua pihak.Kita juga memutuskan untuk menyusun rekomendasi JKPI terkait penetapan kota pusaka sebagai kawasan strategis kota pusaka Indonesia.Dan ini nanti akan kita kirimkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian tembusan nantinya kepada Kementrian dan lembaga terkait”, jelas Alfedri sekaligus menutup Rakernas JKPI ke-VIII tersebut.

Rakernas ke-VIIJ JKPI ini juga di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Asisten II Setda Kabupaten Siak Hendrisan, Bupati dan Walikota anggota JKPI beserta Unsur Pimpinan Daerah Terkait.serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Pandemi covid-19 mengharuskan pengawas sekolah melaksanakan tugas supervisi dilakukan secara jarak jauh. Pengawas sekolah harus mengubah strategi dalam melakukan supervisi akademik.

Hal ini perlu dilakukan karena pembelajaran yang dilakukan guru dilakukan secara daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan) ataupun kombinasi antara keduanya yaitu blended (campuran).

Pengawas dituntut untuk mampu mendesain pada situasi non tatap muka. Hal ini dilakukan agar kesinambungan kontrol mutu sekolah terus bergulir, tak ada alasan untuk tidak melakukan supervisi.

Di Kabupaten Siak pembelajaran jarak jauh menggunakan berbagai cara seperti memanfaatkan daring yaitu Google Classroom, Zoom, WhatsApp Group (WAG), dan lainnya.

Selain daring, sekolah di Kabupaten Siak juga menggunakan luring untuk peserta didik yang tidak memungkinkan belajar secara online. Misalnya dengan mengunjungi peserta didik di rumah atau dengan membuat posko pengumpulan tugas.

Dalam implementasinya proses pembelajaran di Kabupaten Siak menggunakan channel YouTube DSB (Disdikbud Siak Bedelau). YouTube DSB dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bekerja sama dengan Tanoto Foundation.

Guru yang mengajar di channel YouTube DSB merupakan utusan dari setiap kecamatan untuk semua mata pelajaran. Semua tugas guru dan proses pembelajaran kemudian dimuat di portal Siak Bedelau.

Supervisi di Era Pandemi
Proses supervisi yang dilakukan pengawas harus menyesuaikan dengan pola pembelajaran jarak jauh. Model supervisi harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam pembelajaran seperti pola dan pendekatan, strategi dan metode, alat atau perangkat yang digunakan, pengelolaan lingkungan belajar dan penilaian yang dilakukan. Hal utama yang berubah dalam supervisi akademik dilaksanakan dengan jarak jauh.

Cara yang dilakukan Kabupaten Siak dalam supervisi akademik oleh pengawas adalah sebagai berikut:

1. Diskusi
Dalam pembelajaran daring, sehari sebelum mengajar di channel YouTube DSB, pengawas membimbing guru melalui kegiatan simulasi yang dilaksanakan dua   kali pertemuan. Pertemuan pertama menggunakan aplikasi zoom yang dilaksanakan pukul 13.30 – 17.00 WIB dan simulasi yang kedua dengan menggunakan stream yard yang dilaksanakan pada malam hari pukul 20.00 wib – 22.30 WIB.

Simulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa guru mempunyai rencana yang matang dalam membuat perencanaan pembelajaran dan media lain yang diperlukan. Sebelum kegiatan simulasi pengawas memeriksa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan bahan ajar yang dibuat oleh guru mata pelajaran.

Setelah simulasi pengawas memberikan bimbingan serta masukan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan dan perangkat yang sudah dibuat oleh guru, terakhir pengawas melaksanakan refleksi.

2. Umpan balik
Pengawas mendampingi guru dalam proses pembelajaran daring melalui channel YouTube DSB selama satu jam (60 menit), yang dipandu oleh host dan moderator. Setelah guru menyampaikan materi pembelajaran, maka pengawas memberikan motivasi terkait materi yang disampaikan pada hari tersebut.

Kemudian pengawas memberikan masukan dan umpan balik setelah live streaming berakhir. Selain dari itu pengawas juga berdiskusi secara mendalam dengan guru.

Pengawas tidak hanya melakukan supervisi akademik kepada guru tetapi juga melaksanakan supervisi manajerial kepada kepala sekolah.

Tantangan Supervisi Online
Dalam melaksanakan tugas supervisi akademik dan supervisi manajerial, tentu saja pengawas menghadapi beberapa tantangan. Ini tantangannya:

1. Jaringan
Kondisi geografis di Kabupaten Siak letaknya cukup berjauhan terutama di daerah pelosok dengan teknologi dan jaringan yang terbatas, kadang-kadang terputus karena jaringan lemah dan listrik mati.

2. Paket internet
Pengawas membutuhkan paket internet yang cukup banyak untuk melaksanakan tugasnya tetapi tidak mendapat bantuan dari pemerintah.

 3. Motivasi
Pengawas harus sabar menghadapi guru dan kepala sekolah yang memiliki motivasi rendah dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial secara daring mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh guru dan kepala sekolah.

Kelebihannya yaitu:
Dapat dilakukan dimana saja tanpa harus terbatas ruangan dan meski terpisah jarak jauh
Dapat mencegah penularan wabah saat pandemi
Mempererat rasa kekeluargaan

Sedangkan kekurangannya adalah:
Memerlukan koneksi internet sehingga membutuhkan biaya tambahan.
Tidak dapat menggantikan interaksi langsung dengan guru dan kepala sekolah
Hanya saja keberhasilan tugas seorang pengawas akan tercapai jika ada kerja sama yang baik antara pengawas dengan guru dan kepala sekolah. Bukan karena terpaksa akan tetapi atas kesadaran sendiri dan bekerja dengan hati.
SIAK (Infosiak.com) - Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak terhadap dunia pendidikan, pada tahun 2020 ini Pemkab Siak akan kembali menyalurkan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang saat ini tengah menjalani study di berbagai kampus.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Siak H Lukman M.Pd, Sabtu (26/09/2020) pagi, kepada Infosiak.com.

“Iya, tahun ini kita akan kembali menyalurkan program beasiswa umum untuk mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Siak. Adapun terkait hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh para mahasiswa, sudah kita sampaikan kepada camat dan Korwil Dikbud yang ada di setiap kecamatan,” terang H Lukman. 

Berdasarkan lampiran pengumuman persyaratan yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut, salahsatu diantaranya adalah memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 untuk IPS, dan 2,75 utuk IPA.
Selain itu, pada saat pengajuan proposal beasiswa umum berprestasi tersebut, proposal harus dijilid rapi rangkap 1 (satu) oleh mahasiswa, dengan ketentuan cover plastik berwarna:

a. D-III berwarna orange.
b. S-1 berwarna kuning.
c. D-IV berwarna hijau.
d. S-2 berwarna merah.
e. S-3 berwarna biru.
f. S-1 Kedokteran UNRI berwarna putih.

Persyaratan dan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa dikirim melalui Kantor POS, dengan alamat tujuan Sekretariat Penerimaan Beasiswa Umum Berprestasi pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak Provinsi Riau, Jalan Panglima Undan Nomor 2 Kelurahan Kampung Rempak Siak Sri Indrapura. Persyaratan dan permohonan bisa dikirim mulai tanggal 28 September hingga 16 Oktober 2020.

Saat ditanya terkait jumlah kuota penerima program beasiswa mahasiswa berprestasi di tahun 2020 ini, H Lukman dengan tegas mengatakan bahwasanya sejauh ini pihak Disdikbud Siak belum bisa memastikan. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir setiap berkas proposal/pengajuan yang diajukan oleh para mahasiswa.

“Untuk jumlah kuota penerima program beasiswa ini kami belum bisa memastikan. Namun, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan akan kita upayakan untuk bisa mendapatkannya, terutama dalam hal nilai IPK yang sudah ditetapkan,” tutup Lukman.

Laporan: Atok

Editor: Afrijon

Sumber: http://www.infosiak.com/kabar-gembira-pemkab-siak-akan-salurkan-beasiswa-mahasiswa-berprestasi