//pc
//hp
Mars JKPI Resmi Ditetapkan di Rakernas, Bupati Alfedri: Junjung Tinggi Nilai Sejarah
Disdikbud Kab. Siak - 06 Januari 2021, Pukul 09:20 WIB
SIAK (Infosiak.com) – Setelah dibuka secara langsung oleh Ketua Presidium JKPI 2020 sekaligus Bupati Siak Alfedri pada pukul 09:00 WIB pagi hari, Rakernas JKPI tepat pada pukul 13:30 WIB dilaksanakan.di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lt.II Kantor Bupati Siak, Ahad (20/12/2020).

Bupati Siak Alfedri saat membuka pelaksanaan rapat menyampaikan bahwa Jaringan Kota Pusaka Indonesia memiliki tujuan utama dalam membangun kerjasama untuk melestarikan dan mengembangkan pusaka baik alam maupun budaya diantara kota-kota yang memiliki pusaka tersebut.

“Rakernas ke-VIII JKPI ini bertujuan untuk membangun dan memperkokoh kerjasama diantara kota-kota yang memiliki pusaka baik alam maupun budaya dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam pelestarian pusaka dan pengembangannya yang positif dalam kehidupan masyarakat”, jelasnya.

Selain itu, Ketua Presidium JKPI 2020 itu juga menyampaikan bahwa Rakernas ini juga sebagai upaya untuk terus melestarikan dan menjunjung tinggi nilai sejarah dalam pemanfaatan pusaka untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Pemkab Siak Raih Opini WTP Kedelapan dari BPK RI
“Rakernas ini juga sebagai upaya kita untuk terus memelihara dan menjunjung tinggi nilai sejarah pemanfaatan pusaka untuk kesejahteraan masyarakat.Selain itu tentunya untuk mengambangkan pemahaman keberagaman alam dan budaya guna memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”, urainya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa JKPI akan terus mengembangkan kerjasama dengan beberapa lembaga dan mitra diantaranya Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI),Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).

“Disamping itu,kita juga perlu membahas beberapa hal penting,diantaranya memutuskan pelaksanaan Rakernas maupun Konggres dan pra konggres JKPI ke-IX, memutuskan calon anggota JKPI yang baru,Badan hukum JKPI,menetapkan Mars JKPI,memberikan penghargaan Deklarator JKPI,serta penetapan kota pusaka sebagai kawasan strategis kota pusaka Indonesia”, terangnya.

Selanjutnya, Bupati Siak Alfedri seraya mengucapkan kalimat thayyibah membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ke-VIII JKPI tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan diskusi oleh seluruh anggota JKPI,yang terdiri dari Bupati/Walikota terkait.Dalam kesempatan ini juga di laksanakan presentasi oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi terkait situs serta cagar budaya Kabupaten Jepara, dimana Kabupaten Jepara merupakan salah satu kandidat calon anggota JKPI yang baru.

Setelah beberapa jam berlalu,tepat pukul 15:48 WIB, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asparinal membacakan keputusan Rakernas ke-VIII JKPI, diantaranya ialah Menetapkan Mars JKPI, Memutuskan dan menyepakati Kabupaten Jepara diterima dengan catatan sebagai anggota baru JKPI.

Selain itu,hari pertama Rakernas ini juga memutuskan untuk membagi Jaringan Kota Pusaka Indonesia menjadi tiga wilayah.yakni wilayah timur yang dipimpin oleh Kota Ambon, kemudian wilayah tengah dipimpin oleh Kota Bogor, serta wilayah barat dipimpin oleh Kota Banda Aceh.

“Pembagian wilayah JKPI ini guna mempermudah koordinasi antar Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah”, demikian disampaikan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumantri disela-sela diskusi.

Selain tiga hal tersebut,Rakernas JKPI juga memutuskan Kota Bogor sebagai tuan rumah Rakernas/Konggres JKPI ke-IX tahun 2021, juga memutuskan pelaksanaan pra Konggres di Kota Banda Aceh tahun 2021, serta Kota Palembang sebagai tuan rumah Rakernas/Konggres JKPI ke-X tahun 2022.

“Kita juga terus mendorong terbitnya Badan Hukum JKPI secepatnya guna mempermudah kerjasama dengan semua pihak.Kita juga memutuskan untuk menyusun rekomendasi JKPI terkait penetapan kota pusaka sebagai kawasan strategis kota pusaka Indonesia.Dan ini nanti akan kita kirimkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian tembusan nantinya kepada Kementrian dan lembaga terkait”, jelas Alfedri sekaligus menutup Rakernas JKPI ke-VIII tersebut.

Rakernas ke-VIIJ JKPI ini juga di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Asisten II Setda Kabupaten Siak Hendrisan, Bupati dan Walikota anggota JKPI beserta Unsur Pimpinan Daerah Terkait.serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Baca juga :

Pekanbaru – Tim Service Provider Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (UNRI) menerima kunjungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, akhir pekan lalu. Pada pertemuan itu, Dekan FKIP UNRI Prof Dr Mahdum MPd menerima secara langsung kunjungan tersebut.

“Kami menyambut baik rencana Tim Service Provider dan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke dalam bentuk kerja sama program.  Apalagi saat ini FKIP UNRI juga sedang menggarap “Kampung Literasi” yang lokasinya berada di Kabupaten Siak, tepatnya di Maredan Barat Kecamatan Tualang,” Hal ini diterangkan Mahdum kepada redaksi unrinews, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut, Guru Besar UNRI pada FKIP ini, menyampaikan Program “Kampung Literasi” merupakan satu di antara berbagai bentuk pengabdian FKIP UNRI dan implementasi “Budaya Baca” di masyarakat. “Selain itu, ada beberapa program lain seperti “Literasi Digital dan “pembelajaran aktif MIKiR” yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut, sehingga Tim Service Provider dapat berkolaborasi juga nantinya di berbagai program yang kami rencanakan tersebut. Karena FKIP berprinsip, sekecil apapun usaha kita untuk memajukan pendidikan, tentu akan berdampak dan akan dinikmati generasi penerus kita.”

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Fakhrurrozi pada saat pertemuan lalu, mengatakan sangat mengapresiasi program yang ditawarkan Tim Service Provider UNRI. Terutama berkaitan dengan penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta optimalisasi persiapan Tim Kompetisi Sains Nasional (KSN).

“Jelas sekali program yang ditawarkan Tim Service Provider FKIP UNRI sangat menjawab kebutuhan kami di lapangan. Saya kira melalui kerja sama akan memberikan warna yang berbeda dari program-program yang sudah kami lakukan selama ini. Apalagi Tim Service Provider FKIP didukung penuh PGRI Provinsi dan Tanoto Foundation, ini menambah keyakinan kami,” tuturnya.

Dia juga menyatakan akan segera melaporkan hasil pertemuan dengan UNRI ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. “Saya akan laporkan segera kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dicari momen yang tepat agar Tim Service Provider bisa langsung presentasi program di hadapan tim kami di Siak. Mudah-mudahan ada peluang baik,” ungkapnya.

Dr Elfis Suanto MSi, ketua Tim Service Provider yang ikut pada pertemuan itu, menyampaikan Tim Service Provider memiliki beberapa bidang program, di antaranya bidang pembelajaran, blended learning, PTK, literasi, KSN tingkat sekolah menengah dan sekolah dasar.

“Apa yang disampaikan Pak Kabid tadi, bisa kami wadahi melalui bidang-bidang program, misalnya untuk penguatan KKG & MGMP nanti akan ditangani bidang pembelajaran. Kami juga memiliki program KKG PINTAR (Planning, Implementation, Nexus Technology, Assessment, dan Reflection–red) yang sangat komprehensif, sehingga KKG atau MGMP menjadi lebih useful. Ini merupakan refreshment dan adding capacity buat insan pendidik kita,” terangnya. (mukmin. rls. foto: istimewa)tion) yang sangat komprehensif, sehingga KKG atau MGMP menjadi lebih useful. Ini merupakan refreshment dan adding capacity buat insan pendidik kita,” pungkasnya dalam pertemuan tersebut.
Jakarta, 3 Maret 2021 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meluncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi - Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

Program Seri Belajar Mandiri ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional guru calon ASN PPPK dengan mengedepankan konsep ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Seri Belajar Mandiri yang data diakses secara daring dan bebas biaya ini juga merupakan komitmen Kemendikbud untuk mendukung para guru dalam persiapan mengikuti seleksi calon ASN PPPK.

“Kami mengundang para guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi guru ASN PPPK melalui seleksi yang adil, bersih, dan demokratis,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim secara daring di Jakarta, Rabu (3/2).

Upaya memperjuangkan hak para pendidik, khususnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja terus dilakukan oleh Kemendikbud. Lebih lanjut, Mendikbud menyampaikan pentingnya keberadaan guru berkualitas dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. “Guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh, itulah kuncinya,” tegas Mendikbud.

Menurutnya, ujung tombak dari cita-cita besar pendidikan ada pada guru hebat dan berkualitas, guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh, serta guru yang sejahtera dan memiliki perlindungan kerja. “Sehingga mereka para guru dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan murid,” ujar Mendikbud memberi penekanan.

Tahun 2021 Kemendikbud merancang kebijakan rekrutmen ASN PPPK kapasitas hampir satu juta orang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Yang lolos seleksi akan diangkat menjadi ASN PPPK. Seleksi ini berbeda karena dilaksanakan secara daring. Terbuka untuk semua guru honorer dan PPG.

“Semuanya akan punya kesempatan untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi ASN. Ada tiga kali kesempatan untuk lolos seleksi,” imbuh Mendikbud.  

Mengakhiri sambutannya, Mendikbud memberikan semangat bagi para guru. “Saya optimis Ibu dan Bapak akan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi, karena kesungguhan Ibu dan Bapak sekalian akan menentukan masa depan anak-anak kita,” tutup Mendikbud.

Program Guru Belajar dan Berbagi, Pengembangan dari Program Guru Berbagi yang Telah Diapresiasi

Berawal dari situasi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang menyebabkan sebagian besar peserta didik terpaksa belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan bahwa program Guru Belajar dan Berbagi utamanya merupakan gerakan di mana setiap guru bisa mengikuti program pembelajaran secara daring untuk berefleksi dan terus mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

“Program Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi para guru dan para pemangku kepentingan pendidikan agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan pendidikan terbaik dari guru terbaik. Semangat Guru Indonesia, Semangat Guru Belajar dan Berbagi!” ujar Iwan Syahril.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Nunuk Suryani melaporkan, pada 2020, Ditjen GTK telah meluncurkan layanan berbasis digital, yaitu Guru Berbagi, dimana terdapat 65.612 rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2.219 artikel, dan berbagai video yang telah dibagikan oleh guru-guru Indonesia dan telah diakses oleh 76 juta kali pengunjung. Selain itu RPP yang dibagikan guru-guru telah diunduh sebanyak lebih dari 20 juta kali.

Nunuk Suryani menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan bahan belajar mandiri yang sesuai dengan bidang studi yang telah dilaksanakan secara daring. Tujuannya adalah sebagai bekal agar guru memiliki bahan ajar mandiri karena terdapat latihan soal di dalamnya. Hal ini sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan bagi guru menghadapi Seleksi Guru ASN PPPK.

“Guru mampu menggunakan sistem belajar mandiri yang user friendly, guru mampu menggunakan komunitas belajar dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dalam moda daring,” terangnya. Adapun kelebihan lainnya adalah cara ini mendorong guru saling belajar dalam komunitas dengan guru lain dalam hal berbagi pengetahuan dan keterampilan.

Lebih lanjut, Nunuk Suryani menyampaikan beberapa rangkaian penyiapan program. Rangkaiannya terdiri dari: (1) pemetaan materi, substansi modul dengan model kompetensi guru untuk seri belajar mandiri Calon Guru ASN PPPK, (2) penyusunan modul dan soal latihan, dan rancangan LMS, (3) uji coba modul, revisi dan finalisasi modul dan soal latihan, serta (4) digitalisasi modul dan soal, dan pengembangan konten dalam Massive Open Online Course (MOOC).

Berikut tiga tahapan program Guru Belajar dan Berbagi - Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK. Tahap pertama yaitua pendahuluan, di mana peserta dibekali orientasi terkait penjelasan teknis, penggunaan modul, pembelajaran dan komunitas pembelajaran. Tahap kedua yaitu fasilitasi pembelajaran, di mana peserta secara mandiri belajar substansi pedagogi dan bidang studi masing-masing. Peserta memanfaatkan fasilitas ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuannya, serta mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah dipelajari.

Tahapan ketiga adalah Try Out, di mana peserta dapat daftar untuk ikut pelatihan soal-soal pedagogi dan bidang studi masing-masing setelah proses belajar mandiri dilakukan.

Perlu diketahui, ada 38 jenis modul belajar. Terdiri dari 26 mata pelajaran dari jenjang SD, SMP, dan SMA. “Peserta para guru di Indonesia diprioritaskan untuk guru Non-PNS yang akan mengikuti Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2021,” imbuh Nunuk Suryani.

“Pemilihan mata pelajar dimulai dari 3 Maret s.d. 12 April 2021, jadwal belajar dimulai dari 3 Maret sampai 18 April 2021, try out dilakukan per minggu, lima hari, Senin s.d. Jumat. Kemudian try out per hari pada Senin sampai Kamis sebanyak empat sesi, dan hari Jumat tiga sesi. Tiap sesi melaksanakan try out 25 mapel. Maksimal hanya lima ribu peserta try out pada setiap sesi tiap maple,” demikian penjelasan Setditjen GTK Kemendikbud.

Terdapat sekitar 495.975 guru dan 45.000 komunitas pendidikan terdaftar bergabung dan berpartisipasi dalam pembelajaran daring program Guru Belajar. Program Guru Belajar yang sebelumnya terdiri dari empat seri belajar. Seri pertama adalah Seri Masa Pandemi Covid-19. Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang agar para guru mampu melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa mengacu pada prinsip Merdeka Belajar.

Kedua, Seri Pendidikan Keterampilan Hidup. Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru SMP dan SMA/SMK dengan tujuan untuk membantu dan membekali para siswa dengan keterampilan abad ke-21.

Ketiga, Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi.

Program ini kemudian dikembangkan untuk memperluas gerakan para guru, menjadi Program Guru Belajar dan Berbagi. Kelebihan dari program ini, guru bisa belajar dari berbagai seri belajar. Guru juga bisa lebih fleksibel mengatur sendiri waktu belajar, lebih mudah mempelajari konten pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan, dan lebih kolaboratif dengan guru-guru lainnya untuk menyelesaikan semua tahapan program.

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim dalam sambutan peluncurannya mengatakan kagum dan bangga kepada guru-guru Indonesia yang terus beradaptasi menghadapi tantangan selama masa pandemi.

“Saya sungguh kagum dan bangga dengan Ibu dan Bapak yang telah menjadi guru pembelajar, guru yang terus bergotong royong, dan guru yang terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik kepada anak anak kita, para penerus bangsa,” kata Mendikbud.

Program Guru Belajar dan  Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong-royong berbagi ide dan praktik baik melalui RPP, artikel, video pembelajaran, aksi guru, serta platform belajar guru secara daring.

Informasi lebih lanjut terkait Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK dapat diakses melalui laman https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/.

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)