//pc
//hp
Kenalkan Istana Siak dengan Big Book Digital
Disdikbud Kab. Siak - 21 Oktober 2020, Pukul 10:01 WIB

Siak- Mengenalkan sejarah bermuatan lokal kepada siswa kelas awal menjadi tantangan yang tidak mudah bagi para guru. Terlebih kondisi pandemi covid-19 saat ini yang mengharuskan siswa belajar di rumah masing-masing. Hal ini tentu semakin mempersulit proses pembelajaran untuk siswa di kelas awal.

Situasi tersebut mendorong Musliadi guru kelas II MI Hubbul Wathan, Sungai Apit, Kabupaten Siak membuat big book digital bermuatan lokal tentang istana Siak.

“Latar belakang kenapa saya memilih membacakan big book bermuatan lokal kepada siswa karena selama ini jarang sekali ditemukan big book yang bermuatan lokal,” ujarnya.

Dia menjelaskan membuat big book digital hanya dengan software sederhana yaitu power point.

“Saya membuat big book digital dengan power point. Yang menjadi catatan penting dalam proses pembuatan big book ini adalah pemilihan jenis dan ukuran font, foto yang mengilustrasikan cerita dan komposisi gambar. Jangan lupa jika mengambil foto menyebutkan sumbernya,” terangnya.

Guru yang mengajar di madrasah mitra Tanoto Foundation ini juga menjelaskan alasannya kenapa mengambil tema istana Siak dalam big book digital yang dibuatnya.

“Saya ingin mengenalkan kepada anak-anak bahwa di Siak ada sebuah tempat bersejarah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Siak, yaitu istana Siak.”

Lebih spesifik dia menambahkan tujuan pembelajaran membacakan big book bertema istana Siak ini.

“Tujuan dari membacakan big book tentang istana Siak ini agar anak-anak mengetahui sejarah tentang istana Siak. Selain itu tujuan pembelajaran ini agar anak-anak juga bisa mengetahui benda-benda yang ada di dalam istana Siak.”

Selama pembelajaran, anak-anak sangat menikmati pengalaman baru membaca bersama melalui big book digital. Seperti yang diungkapkan Valdo Attala Ramadhan, siswa kelas II, MI Hubbul Wathan.  

“Kami belum pernah belajar buku besar seprti ini, dan saya belum pernah ke istana Siak. Sekarang saya tahu bahwa di istana Siak banyak tersimpan benda-benda peninggalan kerajaan. Mungkin suatu saat nanti saya kepingin berkunjung ke istana siak bersama orang tua,” tuturnya melalui pesan singkat.

Dia berharap dengan mengenalkan sejarah istana Siak sejak dini akan semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Kabupaten Siak. Sehingga tumbuh kembang anak-anak diikuti dengan pengetahuan mereka tentang kejayaan istana Siak.    

Baca juga :

SIAK – Smart city sebagai bagian dari program Bupati Alfredi secara bertahap terus diwujudkan di Kabupaten Siak. Terbaru adalah portal Siak Bedelau yang merupakan penerjemahan konsep blended learning system. 

Sekda Kabupaten Siak, Arfan Usman yang mewakili Bupati Afredi secara langsung meresmikan portal yang sudah bisa dimanfaatkan para pelaku pendidikan di Kabupaten Siak mulai hari ini. 

“Sebagaimana kita maklumi bersama, tidak mungkin saat ini kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tentulah hal ini tidak mengurangi semangat para insan pendidik di kabupaten yang kita cintai ini. Atas dasar personal ini muncul ide dari Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat portal pendidikan yang sejalan dengan konsep smart city Bapak Bupati,” ujar Bupati Afredinya saat meresmikan portal Siak Bedelau.

Kegiatan launching Siak Bedelau ini juga mendapatkan perhatian dari Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mulyatsyah. Dalam sambutannya dia menjelaskan pentingnya gotong royong dalam mencari solusi pembelajaran.

“Dalam situasi memprihatinkan saat ini, penting bagi kita untuk bergotong royong mencari solusi dalam rangka memenuhi hak-hak belajar anak. Portal pembelajaran ini adalah solusi dalam menghadapi situasi ini. Kabupaten Siak dalam hal ini jauh maju ke depan,” tuturnya melalui zoom.

Sejalan dengan pernyataan Bupati Alfredi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, H. Lukman, SSos, MPd menyampaikan pentingnya portal yang bisa menjadi sumber belajar baik untuk siswa maupun para pelaku pendidikan. 

“Portal Siak Bedelau lahir karena tuntutan perkembangan teknologi yang mengharuskan kita untuk terus berinovasi. Termasuk dalam persoalan pendidikan. Kehadiran Siak Bedelau diharapkan menjadi sumber belajar bagi siswa maupun guru,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Koordinator Tanoto Foundation Provinsi Riau, Dendi Satria Buana menyatakan bahwa Kabupaten Siak merupakan yang terdepan dalam inovasi pendidikan selama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Provinsi Riau. 

“Suatu kebanggaan bagi kami bisa bekerja sama dengan Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Selama diberlakukan PJJ Kabupaten Siak masih terdepan dalam urusan inovasi di sektor pendidikan,” katanya.

Dendi juga menyatakan bahwa kerja sama dengan Kabupaten Siak tidak hanya di level memberikan contoh praktik baik semata, tapi juga sudah pada keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan oleh mitra. 

“Pendekatan yang kami lakukan berlanjut ke technical assistance untuk menyebarluaskan praktik baik,” tuturnya dalam sambutan. (Info/Siak)

GEGARA belacan heboh sekampung. Macam soal seragam sekolah juga. Heboh sejagat. Yang mencungkil-cungkil perkara seragam budak-budak ni macam tak pernah pakai seragam waktu sekolah dulu agaknya. Sekolah dalam belantara hutan Amazon kah? Sudah 75 tahun Indonesia Merdeka, tapi belum mampu memerdekakan pikiran konservatif soal seragam sekolah

Padahal semua kita (Sekolah dan Perguruan Tinggi) sedang berkerut kening memikirkan dalam-dalam menafsirkan Kebijakan Mas Menteri-Nadiem Anwar Makarim soal Merdeka Belajar untuk tingkat Sekolah dam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk perguruan tinggi.

Diskursus yang berkembang seakan memperlihatkan kita ini adalah Bangsa yang sudah lebih setengah abad merdeka, namun belum mampu memaknai kebebasan dalam memilih Baju Seragam.

Lalu apakah Baju Seragam Sekolah itu tak berfaedah? Banyak. Namun energi para pengambil kebijakan strategis tranformasi Pendidikan Indonesia jangan banyak terkuras untuk perkara yang sudah selesai pada abad ke 16 itu. Apa kata dunia?

Seragam sekolah merupakan praktik yang berasal dari abad ke-16 di Inggris. Sekolah Rumah Sakit Kristus di Inggris pada tahun 1552 adalah sekolah pertama yang menggunakan seragam sekolah. Siswa ketika itu diberi seragam mantel biru panjang dan kaus kaki kuning setinggi lutut. Budaya ini kemudian menyebar ke seluruh dunia yang sebetulnya plural; beragam.

Seragam sekolah membangun identitas sekolah di masyarakat, memperkuat rasa memiliki murid sebagai bagian dari organisasi atau kelompok. Mengurangi tekanan dari teman sebaya. Siswa lebih berkonsentrasi pada studi, membuat ruang kelas menjadi lebih serius, memungkinkan murid untuk tampil lebih baik secara akademis.

Seragam sekolah mengajarkan siswa untuk berpakaian cerdas dan bangga dengan penampilan mereka. Ini membantu mereka untuk mempersiapkan diri ketika mereka meninggalkan sekolah dan mungkin harus berpakaian cerdas atau mengenakan seragam. Membangun rasa persatuan dan rasa memiliki. Menumbuhkan rasa bangga dan menciptakan rasa keunikan.

Dalam hidup, kita selalu memiliki kemampuan untuk memilih.Viktor Fankl, seorang ahli saraf dan psikiater Austria yang selamat dari dari peristiwa Holocaust. Dia satu-satunya anggota keluarga yang masih selamat dari pembantaian Nazi yang biadab itu.

Karyanya yang termashyur, ‘Man’s Search for Meaning’ mengisahkan kehidupannya di kemah konsentrasi dan bagaimana dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk tetap mempertahankan pandangan bahwa Pilihan adalah faktor penentu yang membuatnya tetap hidup.!

Semua orang punya kemerdekaan tapi belum tentu memiliki kebebasan (Klemmer, 2010). Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda ingin melakukannya, pergi kemana pun Anda ingin pergi ketika Anda ingin ke sana.

Yang terpenting adalah kemampuan untuk menjadi apa yang Anda inginkan ketika Anda menginginkannya. Bila kita takut dan tidak membuat pilihan yang tepat, maka kita akan kehilangan kebebasan yang paling hakiki itu.

Pertanyaan visioner yang paling esensial dari perjalanan hidup seseorang adalah mau Menjadi apa kita? Menjadi Siapa kita? Kita lah yang memilih dan memutuskan, bukan orang lain.

Emak dan Bapak saya yang buta huruf tak pernah mengenyam Pendidikan di bangku di ‘Sekolah Kematian’ pun dah paham. Sedari sekolah dasar sampai menengah saya dibuatkan Baju Seragam. Untuk apa? Agar saya bisa naik kelas? Justru saya adalah Profesor yang pernah tidak naik kelas alias tinggal di kelas satu Sekolah Dasar, padahal saban hari pakai Baju Seragam. Insyaf lah..!

Penulis:

L.N. Firdaus
Pensyarah di FKIP Universitas Riau


JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)