//pc
//hp
Disdikbud Siak lakukan musyawarah guru mata pelajaran SMP secara daring
Disdikbud Kab. Siak - 04 September 2020, Pukul 09:42 WIB
SIAK, (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara daring menyiasati Pandemi COVID-19 yang melanda dunia.

Kepala Disdikbud Siak LukmanM.Pd membuka kegiatan tersebut tersebut dengan kerjasama dengan beberapa dosen dari perguruan tinggi yang ada di Riau. Ini untuk memberikan berbagai bentuk solusi atau alternatif pembelajaran yang dirangkum dalam tema "Pola mengajar dan belajar di rumah.

"Harapannya adalah memperoleh pengetahuan, pemahaman dan alternatif pola belajar jarak jauh bagi guru mata pelajaran. Dalam hal ini guru mata pelajaran wajib mengikuti MGMP virtual melalui daring ini," katanya dalam pembukaan kegiatan MGMPvirtual melalui zoom meeting ini.

Narasumber yang digandeng oleh Disdikbud Siak adalah Prof. Dr. Mahdum, M.Pd Dekan FKIP UNRI, Prof. Dr. Alaiddin Koto, MA Ketua ICMI Riau, Dr. Zul Irfan Aziz, M.Si Dosen FKIP UNRI. Ada juga Dendi Satria Buana Provincial Coordinator Tanoto Foundation Riau dan Dr. Syafi’i Ketua PGRI Provinsi Riau.

Sementara penyelenggara kegiatan MGMP Virtual melalui daring adalah Fakhrrurrazi, M.Pd. Dia merupakan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak sekaligus menjadi Host dalam kegiatan tersebut.

Para narasumber berkomitmen untuk bersama-sama mendorong transformasi dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dari tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring. Mereka juga menyampaikan bahwa sudah menjadi keharusan bagi guru-guru dan tenaga pendidikan untuk menguasai Teknologi Informasi seiring dengan dikembangkannya Blended Learning dalam dunia pendidikan.

"MGMP virtual yang diselenggarakan oleh Disdikbud Kabupaten Siak merupakan salah satu tahap dari transformasi tersebut, mari kita sukseskan," ujar Lukman.

COVID-19 telah memberi dampak terhadap berbagai sektor penting kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan.

Pendidikan merupakan sektor strategis yang terdampak cukup signifikan.

Pandemikini membuat para pelaku pendidikan untuk beberapa waktu tidak lagi bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tidak bisa mengampu secara langsung dengan siswa yang merupakan generasi masa depan bangsa ini. 

Pewarta : Bayu Agustari Adha
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Baca juga :

Pekanbaru – Tim Service Provider Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (UNRI) menerima kunjungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, akhir pekan lalu. Pada pertemuan itu, Dekan FKIP UNRI Prof Dr Mahdum MPd menerima secara langsung kunjungan tersebut.

“Kami menyambut baik rencana Tim Service Provider dan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini ke dalam bentuk kerja sama program.  Apalagi saat ini FKIP UNRI juga sedang menggarap “Kampung Literasi” yang lokasinya berada di Kabupaten Siak, tepatnya di Maredan Barat Kecamatan Tualang,” Hal ini diterangkan Mahdum kepada redaksi unrinews, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut, Guru Besar UNRI pada FKIP ini, menyampaikan Program “Kampung Literasi” merupakan satu di antara berbagai bentuk pengabdian FKIP UNRI dan implementasi “Budaya Baca” di masyarakat. “Selain itu, ada beberapa program lain seperti “Literasi Digital dan “pembelajaran aktif MIKiR” yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut, sehingga Tim Service Provider dapat berkolaborasi juga nantinya di berbagai program yang kami rencanakan tersebut. Karena FKIP berprinsip, sekecil apapun usaha kita untuk memajukan pendidikan, tentu akan berdampak dan akan dinikmati generasi penerus kita.”

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Fakhrurrozi pada saat pertemuan lalu, mengatakan sangat mengapresiasi program yang ditawarkan Tim Service Provider UNRI. Terutama berkaitan dengan penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta optimalisasi persiapan Tim Kompetisi Sains Nasional (KSN).

“Jelas sekali program yang ditawarkan Tim Service Provider FKIP UNRI sangat menjawab kebutuhan kami di lapangan. Saya kira melalui kerja sama akan memberikan warna yang berbeda dari program-program yang sudah kami lakukan selama ini. Apalagi Tim Service Provider FKIP didukung penuh PGRI Provinsi dan Tanoto Foundation, ini menambah keyakinan kami,” tuturnya.

Dia juga menyatakan akan segera melaporkan hasil pertemuan dengan UNRI ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. “Saya akan laporkan segera kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dicari momen yang tepat agar Tim Service Provider bisa langsung presentasi program di hadapan tim kami di Siak. Mudah-mudahan ada peluang baik,” ungkapnya.

Dr Elfis Suanto MSi, ketua Tim Service Provider yang ikut pada pertemuan itu, menyampaikan Tim Service Provider memiliki beberapa bidang program, di antaranya bidang pembelajaran, blended learning, PTK, literasi, KSN tingkat sekolah menengah dan sekolah dasar.

“Apa yang disampaikan Pak Kabid tadi, bisa kami wadahi melalui bidang-bidang program, misalnya untuk penguatan KKG & MGMP nanti akan ditangani bidang pembelajaran. Kami juga memiliki program KKG PINTAR (Planning, Implementation, Nexus Technology, Assessment, dan Reflection–red) yang sangat komprehensif, sehingga KKG atau MGMP menjadi lebih useful. Ini merupakan refreshment dan adding capacity buat insan pendidik kita,” terangnya. (mukmin. rls. foto: istimewa)tion) yang sangat komprehensif, sehingga KKG atau MGMP menjadi lebih useful. Ini merupakan refreshment dan adding capacity buat insan pendidik kita,” pungkasnya dalam pertemuan tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini, Kamis (25/02/2021) mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021.

Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan DAK Fisik Tahun 2021 tersebut secara daring.

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

“Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden Pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ujarnya.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900 ribu  s.d. Rp1,96 juta. SMP rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1,1 juta s.d. Rp2,48 juta. Kemudian untuk SMA rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1, juta s.d. Rp3,47 juta.

Sementara itu, SMK rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1,6 juta s.d. Rp3,72 juta. Sementara itu, SLB rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3,5 juta s.d. Rp7,94 juta.

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Nadiem.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1.

“Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan, dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa.

Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah.

“Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud.

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

“Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” tandasnya. (HUMAS KEMENDIKBUD/UN)

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)