Koleksi Materi Pembelajaran

Mesir terletak di kawasan Afrika Utara, tepatnya di ujung timur laut Benua Afrika ( di tepi Laut Merah dan laut Mediterania ). Negara Mesir menjadi Republik sejak tanggal 18 Juni 1953. Presiden pertamanya adalah Jenderal Muhammad Naquib.  Pada tahun 1958, Negara Mesir pernah bergabung dengan Suriah, Irak, dengan nama Republik Persatuan Arab. Namun, persatuan ini akhirnya bubar dan masing-masing membentuk Negara sendiri-sendiri.  Mesir menjadi sangat ramai setelah dibukanya Terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah. Fungsi utama terusan Suez adalah memperpendek jarak pelayaran dari Benua Asia ke Benua Eropa atau sebaliknya

BINATANG (binatang Darat)

Hallo anak-anak bunda semua selamat berjumpa  kembali

Assalamualaikum wr.wb

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Apa khabar anak- anak bunda ,dan Ayah Bunda dirumah

Semoga kita sehat selalu dan  dalam lindungan Allah SWT.

Dan ingat ya anak bunda dirumah selalu patuhi protokol kesehatan

Salam semangat,,,,Yes...Yes...Yes.....

Baiklah minggu ini kita akan belajar tentang Tema Binatang Sub Tema Binatang Darat

Yaitu  Binatang Kesayangan (RPPM DARING / BDR )

Pada RPPM ,RPPH dan Vidio berikut ini akan menjelaskan tentang Materi Binatang Kesayangan

Yaitu

Ø  mengenal binatang itu adalah ciptaan Tuhan,dan  cara menyayangi binatang

              dengan memberi makan

Ø  Kegiatan main menirukan jalanya binatang yaitu kelinci

Ø  Kegiatan main mengenal benda menurut ciri cirinya

Ø  Kegiatan main mengenal huruf dengan media ranting kayu

Ø  Kegiatan main menampilkan hasil karya mengisi kolase pola gambar binatang kelinci

              dengan media yang ada disekitar rumah.

Terima kasih untuk Ananda dan Ayah Bunda dirumah tonton sampai selesai ya

Selamat Belajar dan Bermain dirumah bersama Ayah dan Bunda.

Sampai berjumpa kembali ,,,semangat ya ...da..da...da...

Wassalamualaikum wr.wb.

Pernahkah ananda menemukan sebuah teks yang menjelaskan mengenai sebuah informasi lengkap yang terkait dengan topik yang dibahas pada teks tersebut, kemungkinan besar itu merupakan sebuah teks deskripsi. Karena teks deskripsi ini memiliki ciri-ciri dari teks ini sangat menonjol.

Dari Guru Terbaik

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berita Terbaru

Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK 03 Maret 2021

Jakarta, 3 Maret 2021 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meluncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi - Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

Program Seri Belajar Mandiri ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional guru calon ASN PPPK dengan mengedepankan konsep ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Seri Belajar Mandiri yang data diakses secara daring dan bebas biaya ini juga merupakan komitmen Kemendikbud untuk mendukung para guru dalam persiapan mengikuti seleksi calon ASN PPPK.

“Kami mengundang para guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi guru ASN PPPK melalui seleksi yang adil, bersih, dan demokratis,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim secara daring di Jakarta, Rabu (3/2).

Upaya memperjuangkan hak para pendidik, khususnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja terus dilakukan oleh Kemendikbud. Lebih lanjut, Mendikbud menyampaikan pentingnya keberadaan guru berkualitas dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. “Guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh, itulah kuncinya,” tegas Mendikbud.

Menurutnya, ujung tombak dari cita-cita besar pendidikan ada pada guru hebat dan berkualitas, guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh, serta guru yang sejahtera dan memiliki perlindungan kerja. “Sehingga mereka para guru dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan murid,” ujar Mendikbud memberi penekanan.

Tahun 2021 Kemendikbud merancang kebijakan rekrutmen ASN PPPK kapasitas hampir satu juta orang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Yang lolos seleksi akan diangkat menjadi ASN PPPK. Seleksi ini berbeda karena dilaksanakan secara daring. Terbuka untuk semua guru honorer dan PPG.

“Semuanya akan punya kesempatan untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi ASN. Ada tiga kali kesempatan untuk lolos seleksi,” imbuh Mendikbud.  

Mengakhiri sambutannya, Mendikbud memberikan semangat bagi para guru. “Saya optimis Ibu dan Bapak akan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi, karena kesungguhan Ibu dan Bapak sekalian akan menentukan masa depan anak-anak kita,” tutup Mendikbud.

Program Guru Belajar dan Berbagi, Pengembangan dari Program Guru Berbagi yang Telah Diapresiasi

Berawal dari situasi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang menyebabkan sebagian besar peserta didik terpaksa belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan bahwa program Guru Belajar dan Berbagi utamanya merupakan gerakan di mana setiap guru bisa mengikuti program pembelajaran secara daring untuk berefleksi dan terus mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

“Program Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi para guru dan para pemangku kepentingan pendidikan agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan pendidikan terbaik dari guru terbaik. Semangat Guru Indonesia, Semangat Guru Belajar dan Berbagi!” ujar Iwan Syahril.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Nunuk Suryani melaporkan, pada 2020, Ditjen GTK telah meluncurkan layanan berbasis digital, yaitu Guru Berbagi, dimana terdapat 65.612 rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2.219 artikel, dan berbagai video yang telah dibagikan oleh guru-guru Indonesia dan telah diakses oleh 76 juta kali pengunjung. Selain itu RPP yang dibagikan guru-guru telah diunduh sebanyak lebih dari 20 juta kali.

Nunuk Suryani menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan bahan belajar mandiri yang sesuai dengan bidang studi yang telah dilaksanakan secara daring. Tujuannya adalah sebagai bekal agar guru memiliki bahan ajar mandiri karena terdapat latihan soal di dalamnya. Hal ini sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan bagi guru menghadapi Seleksi Guru ASN PPPK.

“Guru mampu menggunakan sistem belajar mandiri yang user friendly, guru mampu menggunakan komunitas belajar dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dalam moda daring,” terangnya. Adapun kelebihan lainnya adalah cara ini mendorong guru saling belajar dalam komunitas dengan guru lain dalam hal berbagi pengetahuan dan keterampilan.

Lebih lanjut, Nunuk Suryani menyampaikan beberapa rangkaian penyiapan program. Rangkaiannya terdiri dari: (1) pemetaan materi, substansi modul dengan model kompetensi guru untuk seri belajar mandiri Calon Guru ASN PPPK, (2) penyusunan modul dan soal latihan, dan rancangan LMS, (3) uji coba modul, revisi dan finalisasi modul dan soal latihan, serta (4) digitalisasi modul dan soal, dan pengembangan konten dalam Massive Open Online Course (MOOC).

Berikut tiga tahapan program Guru Belajar dan Berbagi - Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK. Tahap pertama yaitua pendahuluan, di mana peserta dibekali orientasi terkait penjelasan teknis, penggunaan modul, pembelajaran dan komunitas pembelajaran. Tahap kedua yaitu fasilitasi pembelajaran, di mana peserta secara mandiri belajar substansi pedagogi dan bidang studi masing-masing. Peserta memanfaatkan fasilitas ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuannya, serta mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah dipelajari.

Tahapan ketiga adalah Try Out, di mana peserta dapat daftar untuk ikut pelatihan soal-soal pedagogi dan bidang studi masing-masing setelah proses belajar mandiri dilakukan.

Perlu diketahui, ada 38 jenis modul belajar. Terdiri dari 26 mata pelajaran dari jenjang SD, SMP, dan SMA. “Peserta para guru di Indonesia diprioritaskan untuk guru Non-PNS yang akan mengikuti Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2021,” imbuh Nunuk Suryani.

“Pemilihan mata pelajar dimulai dari 3 Maret s.d. 12 April 2021, jadwal belajar dimulai dari 3 Maret sampai 18 April 2021, try out dilakukan per minggu, lima hari, Senin s.d. Jumat. Kemudian try out per hari pada Senin sampai Kamis sebanyak empat sesi, dan hari Jumat tiga sesi. Tiap sesi melaksanakan try out 25 mapel. Maksimal hanya lima ribu peserta try out pada setiap sesi tiap maple,” demikian penjelasan Setditjen GTK Kemendikbud.

Terdapat sekitar 495.975 guru dan 45.000 komunitas pendidikan terdaftar bergabung dan berpartisipasi dalam pembelajaran daring program Guru Belajar. Program Guru Belajar yang sebelumnya terdiri dari empat seri belajar. Seri pertama adalah Seri Masa Pandemi Covid-19. Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang agar para guru mampu melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa mengacu pada prinsip Merdeka Belajar.

Kedua, Seri Pendidikan Keterampilan Hidup. Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru SMP dan SMA/SMK dengan tujuan untuk membantu dan membekali para siswa dengan keterampilan abad ke-21.

Ketiga, Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi.

Program ini kemudian dikembangkan untuk memperluas gerakan para guru, menjadi Program Guru Belajar dan Berbagi. Kelebihan dari program ini, guru bisa belajar dari berbagai seri belajar. Guru juga bisa lebih fleksibel mengatur sendiri waktu belajar, lebih mudah mempelajari konten pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan, dan lebih kolaboratif dengan guru-guru lainnya untuk menyelesaikan semua tahapan program.

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim dalam sambutan peluncurannya mengatakan kagum dan bangga kepada guru-guru Indonesia yang terus beradaptasi menghadapi tantangan selama masa pandemi.

“Saya sungguh kagum dan bangga dengan Ibu dan Bapak yang telah menjadi guru pembelajar, guru yang terus bergotong royong, dan guru yang terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik kepada anak anak kita, para penerus bangsa,” kata Mendikbud.

Program Guru Belajar dan  Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong-royong berbagi ide dan praktik baik melalui RPP, artikel, video pembelajaran, aksi guru, serta platform belajar guru secara daring.

Informasi lebih lanjut terkait Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK dapat diakses melalui laman https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/.

Pemerintah Terbitkan Pedoman Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021

JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021. “Surat Edaran ini memuat pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Diterangkan bahwa SE tersebut merupakan kebijakan transisi/peralihan dari ketentuan pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS ke PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. SE tersebut juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP No. 30/2019.

PP No. 30/2019 mengamanatkan, penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE tersebut memuat dua pedoman, yaitu terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS.

Pertama, terkait Penyusunan SKP. Penyusunan SKP Tahun 2021 dibagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN No. 1/2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian/pencapaian sesuai periode dimaksud.
  2. Juli – Desember. Tata cara Penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP No. 30/2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli.

Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari – Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli – Desember.

Kedua, terkait Penilaian Kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS terbagi atas dua periode, yaitu:

  1. Januari – Juni. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. 1/2013.  Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari – Juni. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2021.
  2. Juli – Desember. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP No. 30/2019. Penilaian Prestasi Kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022.

“Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan pada Februari 2022,” jelas SE tersebut.

Pada SE tersebut dijelaskan pula, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi Hasil Penilaian Kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP.

Sementara, bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari – Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.

Melalui SE yang ditandatangani pada 3 Februari 2021 tersebut, Menteri Tjahjo mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE tersebut pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. (del/HUMAS MENPANRB)

Tingkatkan Mutu Operasional Sekolah, Kemendikbud Terbitkan Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini, Kamis (25/02/2021) mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021.

Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan DAK Fisik Tahun 2021 tersebut secara daring.

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

“Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden Pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ujarnya.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk  meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Tahun ini, Pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi  (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900 ribu  s.d. Rp1,96 juta. SMP rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1,1 juta s.d. Rp2,48 juta. Kemudian untuk SMA rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1, juta s.d. Rp3,47 juta.

Sementara itu, SMK rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1,6 juta s.d. Rp3,72 juta. Sementara itu, SLB rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3,5 juta s.d. Rp7,94 juta.

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Nadiem.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1.

“Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan, dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa.

Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah.

“Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud.

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

“Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” tandasnya. (HUMAS KEMENDIKBUD/UN)

Kelas lainnya

Bahan ajar penunjang guna pengembangan pengetahuan dalam bidang teknologi dan informasi ataupun bidang lainnya. Materi diberikan langsung oleh Instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Siak